REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno mengungkapkan, saat ini Dinas Pendidikan Jateng sudah mulai melaksanakan seleksi guru-guru untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat (SR). Guru-guru berstatus ASN diutamakan dalam proses tersebut.
Sumarno menjelaskan, tenaga pengajar menjadi salah satu hal utama yang mesti dipersiapkan sebelum SR mulai beroperasi. "Kita akan mengoptimalkan teman-teman tenaga pendidik yang ada di sekitar kawasan Sekolah Rakyat. Ini lagi proses dari Dinas Pendidikan juga," ujarnya, Ahad (1/6/2025).
Dia menambahkan guru-guru berstatus ASN diprioritaskan dalam proses seleksi tenaga pengajar SR. "Sementara ini masih kita utamakan teman-teman ASN dari Pemprov Jateng maupun teman-teman dari kabupaten/kota," ujar Sumarno ketika ditanya apakah guru non-ASN akan turut direkrut untuk mengajar di SR.
Sumarno mengungkapkan, Pemprov Jateng juga telah menginventarisasi tanah-tanah milik pemprov serta pemerintah kabupaten/kota di Jateng untuk lokasi pembangunan SR. "Kita sudah mengusulkan ke pusat dan sudah diverifikasi. Ini yang sudah mulai berjalan adalah yang di Blora, sudah pekerjaan fisik. Harapannya di PPDB 2025 sudah bisa berjalan," ucapnya.
Dia mengatakan, terdapat sekitar tujuh lokasi yang sudah diusulkan untuk menjadi area pembangunan SR. "Yang lain masih berproses masalah verifikasi," kata Sumarno.
Sebelumnya Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono telah menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyeleksi guru-guru yang akan menjadi tenaga pengajar di SR. Dia mengatakan, salah satu syarat guru SR adalah harus memiliki empati terhadap para muridnya yang berasal dari keluarga miskin.
"Saat ini kita sedang asesmen, jadi Kemensos bersama Dikdasmen, juga bekerja sama dengan pemda. Karena guru-guru nanti, di mana sekolah (rakyat) itu kita bangun, gurunya juga harus berasal dari tempat itu. Misalnya Sekolah Rakyat di Kota Semarang, murid dan gurunya harus dari Kota Semarang," ucap Agus ketika ditanya sejauh mana proses perekrutan guru SR seusai mengisi seminar bertema "Deep Learning, Sekolah Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat" di Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/5/2025).
Wamensos menambahkan, pemerintah juga sedang menghitung berapa banyak kebutuhan guru SR untuk setiap kabupaten/kota. "Apakah (status gurunya) PPPK, apakah PPG, apakah ASN, itu sedang kita asesmen supaya nanti gurunya guru-guru yang terbaik," ujar Agus.
"Karena ini sekolah untuk rakyat miskin, tentunya guru-gurunya harus punya empati terhadap murid-muridnya yang berasal dari keluarga miskin," tambah Agus.
Dia berharap Universitas PGRI bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan guru-guru SR. "Karena di sini itu menghasilkan guru-guru, kita berharap nanti Universitas PGRI bisa memasok guru-guru yang hebat untuk mengajar di Sekolah Rakyat," ucapnya.
Selain guru, saat ini Kemensos juga tengah melakukan seleksi kepala SR. "Untuk kepala sekolah sedang tes, tes wawancara, yang dilakukan Kemensos," kata Wamensos.
Agus menjelaskan, pembentukan SR merupakan salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan. Dia mengatakan, SR menerapkan konsep asrama atau boarding dan dapat menampung 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Lahan yang dibutuhkan untuk satu unit Sekolah Rakyat adalah 8,5 hektare. "Jadi ada kelas, asrama, ada dapur, ada tempat makan, ada lab, ada tempat ibadah, ada lapangan," katanya.
Agus menambahkan, SR juga bakal menyediakan fasilitas vokasi. "Peternakan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Jadi anak-anak yang nanti kita hasilkan, yang lulus dari situ, itu memiliki tiga hal: keilmuan; karakter kebangsaan, karakter sosial, karakter keagamaan; dan punya keterampilan," ujarnya.
"Jadi begitu mereka lulus SMA, tidak mau melanjutkan kuliah dulu, mereka sudah kita bekali keterampilan supaya mereka bisa bekerja, punya penghasilan, bisa membantu orang tuanya yang miskin. Karena Presiden perintahnya Sekolah Rakyat untuk memotong transmisi kemiskinan," sambung Agus.
Dia mengatakan, pada Juli mendatang, sebanyak 65 SR yang tersebear di seluruh wilayah Indonesia diharapkan sudah bisa beroperasi. "Presiden kan minta 100, tapi untuk tahap pertama yang buka bulan Juli mudah-mudahan kita bisa 65. Yang kurang 35 kita usahakan buka tahun ini juga," ujar Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika