REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memastikan batal mengenakan pajak ke lebih dari 20 ribu kendaraan listrik di wilayahnya. Hal itu sesuai dengan instruksi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor (BBNKB) Listrik Berbasis Baterai.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng, Muhamad Masrofi, mengungkapkan, awalnya pihaknya sudah sempat mengkaji penerapan PKB untuk kendaraan elektrik. Hal itu menyusul terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat yang diberlakukan per 1 April 2026.
Masrofi menjelaskan, menjelang pertengahan April 2026, kepala Bapenda seluruh Indonesia melakukan pertemuan di Bandung, Jawa Barat. Mereka membahas soal persentase PKB yang layak diterapkan untuk kendaraan elektrik. Pertemuan di Bandung juga dimaksudkan agar tidak terjadi disparitas atau kesenjangan PKB pada tiap-tiap daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika