REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Perubahan desil dalam data sosial ekonomi masyarakat menjadi perhatian, terutama ketika terdapat perbedaan antara data sebelumnya dan kondisi terbaru. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan penentuan desil tidak hanya didasarkan pada pendapatan masyarakat.

Penentuan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator sosial dan ekonomi sehingga perubahan kondisi masyarakat dapat memengaruhi posisi desil dalam data.

“Yang penting bahwa masyarakat, kita semua ini ya, bapak-Ibu semua, tidak ada istilahnya, mungkin dalam penentuannya, tidak hanya pendapatan saja,” ujar Endang di Yogyakarta, Senin (24/8/2026).

Ia menjelaskan, dalam pendataan terdapat kemungkinan terjadinya inclusion error maupun exclusion error. Hal tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses penentuan sasaran program pemerintah.

Endang mengatakan, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui Cek Bansos maupun kanal yang telah disediakan pemerintah.

“Kalau misalnya masyarakat mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya, desilnya seperti apa, bisa melakukan update mandiri melalui Cek Bansos maupun kanal yang sudah oleh pemerintah,” katanya.

Menurutnya, pemutakhiran mandiri tersebut tetap dibuka. Namun, perubahan data tidak langsung ditetapkan begitu saja karena harus melalui mekanisme dan verifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

“Karena harus memang sesuai SOP ya, semua harus pemasukan ke dalam kanal-kanal yang sudah ditentukan, dan lalu kita lakukan verifikasi," ujar Endang.

Proses pemutakhiran dan verifikasi tersebut juga berkaitan dengan penentuan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Endang menyebut proses revisi untuk kedua program tersebut dapat berlangsung hingga tiga bulan.

Ia menambahkan, perubahan desil tidak serta-merta dapat disebut sebagai kesalahan sistem. Data terus dievaluasi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami perubahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno mengatakan perubahan jumlah masyarakat yang menerima dan tidak lagi menerima bantuan saat ini memang lebih terlihat dibandingkan kondisi normal.

“Kalau ketika normal tidak terlalu banyak, namun saat ini kurang normal karena banyak sekali yang berubah,” ujar Suyarno.

Menurut Suyarno, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pada data masyarakat yang menjadi dasar dalam penentuan sasaran bantuan. Karena itu, pemutakhiran dan evaluasi data diperlukan agar program pemerintah dapat diberikan sesuai kondisi masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika