Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin menyampaikan, Konsolidasi Nasional kali ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sebelumnya dilaksanakan pada 2024. Agenda ini juga menjadi kelanjutan dari Rapat Kerja Nasional MPM pada 2023 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

MPM memotret bagaimana perkembangan program, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat gerakan pemberdayaan masyarakat ke depan. 

"Forum pada pagi hari ini tidak sekadar refleksi, tetapi juga sekaligus menjadi potret aktivitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat sampai pada tahun 2026 ini," ujarnya saat memberikan sambutannya, Sabtu (31/10/2026).

Yamin menjelaskan, MPM telah menetapkan dua strategi besar pemberdayaan, yakni program nasional dan program unggulan. Program nasional diarahkan untuk menjawab persoalan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh melalui gerakan yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga cabang. Sementara program unggulan dikembangkan dengan bertumpu pada potensi lokal dan keunggulan komunitas di masing-masing daerah.

Dalam forum tersebut, Yamin memaparkan sejumlah perkembangan program nasional MPM. Pada aspek penguatan kelembagaan, tercatat sebanyak 230 MPM telah terbentuk di tingkat daerah dan 122 di tingkat cabang. Sementara di tingkat wilayah, pembentukan kelembagaan MPM masih perlu diperkuat dan diperluas.

Ia mengakui, pendataan menjadi salah satu tantangan dalam memotret perkembangan gerakan MPM secara nasional. Belum seluruh aktivitas dan laporan dari wilayah maupun daerah terkonsolidasi sehingga diperlukan penguatan tradisi pelaporan organisasi.

"Ini kelemahan kita pada data, padahal kita ingin mengambil keputusan berbasis data. Mungkin saja banyak yang sudah bergerak, tetapi belum mengisi data," ucapnya.

Pada bidang kaderisasi, melalui Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM), MPM telah mengonsolidasikan 760 kader tersertifikasi dari target 1.000 kader. Penguatan kader ini dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan gerakan pemberdayaan hingga tingkat daerah dan cabang.

Di sektor pertanian, Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) telah menghimpun 6.695 anggota dari target 10.000 anggota. Sementara Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) telah melampaui target awal yang ditetapkan, yakni kurang dari 500 anggota.

Untuk memperkuat gerakan tersebut, MPM juga menyiapkan Jambore Nasional II JATAM sebagai ruang konsolidasi petani Muhammadiyah secara nasional. Dalam kegiatan konsolidasi ini, MPM turut meluncurkan logo, jingle, dan theme song Jambore Nasional II JATAM yang direncanakan berlangsung di Lampung pada 23–25 Juli 2027.

"Jambore Jemaah Tani menjadi salah satu media menjadikan gerakan pertanian bukan sekadar aktivitas pertanian, tetapi menjadi sebuah gerakan yang masif," ungkapnya. 

MPM juga mengembangkan komunitas Sahabat Migran Berkemajuan (Saranmu) yang telah menghimpun 5.362 anggota, sebagian besar berasal dari komunitas pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan dari hulu hingga hilir, termasuk aspek hukum, perlindungan, dan keagamaan melalui forum Jendela Migran.

Selain program nasional tersebut, Yamin juga menyebut MPM menjalankan berbagai program unggulan berbasis komunitas yang menyasar kelompok marginal. Di antaranya komunitas pemulung Martikop, komunitas peternak telur di Bangka Belitung, koperasi simpan pinjam Bank Vivabel, komunitas UMKM, serta masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemberdayaan di kawasan 3T dilakukan antara lain di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Berau. Di Kabupaten Sorong, Papua, salah satu komunitas dampingan bahkan telah mengalami perkembangan kelembagaan hingga berstatus sebagai kampung setara desa dan memperoleh akses dana desa. Sementara di NTT, MPM mengembangkan pertanian lahan kering, membantu pemenuhan akses air, serta menginisiasi pembangunan jembatan penghubung antarkampung.

Yamin menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari proses transformasi sosial dan budaya melalui gerakan pemberdayaan masyarakat. Orientasinya bukan sekadar menjalankan kegiatan, melainkan mendorong masyarakat agar semakin mandiri secara sosial dan ekonomi.

"Semuanya ini adalah proses-proses transformasi kebudayaan, transformasi sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui MPM," ujarnya.

MPM juga mendorong penguatan koordinasi dan evaluasi program di seluruh tingkatan organisasi melalui konsolidasi nasional ini. Hasil evaluasi diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memastikan keberlanjutan gerakan pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah.

"Ini beberapa capaian yang terekam dan saya yakin masih banyak yang belum terekam tetapi tradisi organisasi dan juga regulasi organisasi perlu kita terus kuatkan ya. Maka acara konsolidasi ini memang lebih banyak ke persoalan-persoalan internal yang untuk kita bahas," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief mengapresiasi kiprah program pemberdayaan yang dilakukan MPM. Dalam kalkulasi PP, MPM menjadi majelis dengan eksposur paling banyak bersama MDMC, dan Lazismu.

"Saya memimpikan dan mengharapkan bahwa MPM itu betul-betul menjadi sarana edukasi. Ya, edukasi bagaimana kalau kita bicara Islam Berkemajuan," katanya.

Hilman kemudian mendorong MPM melangkah ke tahap berikutnya, yakni mengukur dampak program melalui perhitungan social return on investment dan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal itu bisa ditempuh dengan melibatkan generasi muda atau GenZ agar kerja lapangan didukung kerja cerdas berbasis teknologi. Menurutnya, dengan dokumen yang jelas, MPM berpeluang mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional.

"Kalau disiapkan betul, sebelum atau pada Muktamar nanti, kita bisa mengajukan MPM kepada lembaga-lembaga nasional maupun internasional, pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendapatkan pengakuan. Saya ingin eksposurnya kita tingkatkan, dan insya Allah saya bantu," katanya.

Lebih jauh, Hilman turut memberikan sejumlah catatan terkait penguatan gerakan MPM. Ia mendorong agar kerja-kerja pemberdayaan di lapangan diimbangi dengan sistem pelaporan yang baik, pemanfaatan teknologi digital, serta pengukuran dampak program.

"Strategi kerja keras MPM harus diimbangi dengan kerja cerdas. Smart work itu teknologi reporting digital. Kita membutuhkan data yang baik dari pemberdayaan masyarakat kita ini," ujarnya.

Menurut Hilman, capaian pemberdayaan perlu dikaji lebih jauh untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pekerja migran, dan kelompok masyarakat dampingan lainnya. 

Ia juga mendorong MPM mengembangkan pengukuran social impact dan social return on investment (SROI), serta mengaitkan program pemberdayaan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Harapannya berbagai kerja pemberdayaan MPM tidak hanya terdokumentasikan dengan baik, tetapi juga memiliki ukuran dampak yang jelas dan memperoleh pengakuan lebih luas dari lembaga nasional maupun internasional.

"Inilah yang kita harapkan bahwa MPM betul-betul menjadi gerakan nasional yang berdampak," katanya.

Pada kesempatan ini, MPM turut meluncurkan logo, jingle, dan theme song Jambore Nasional II Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) yang direncanakan berlangsung di Lampung pada 23–25 Juli 2027 mendatang.