REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Wali Kota Malang, Sutiaji beserta jajarannya meninjau proses isolasi mandiri di Panti Asuhan Yayasan Bhakti Luhur, Rabu (3/3). Pemerintah mencoba memastikan sarana dan prasarana (sarpras) di lokasi sudah mencukupi.
"Saya kira ini sudah sesuai dengan SOP protokol Covid-19 ketika isolasi mandiri," kata Sutiaji kepada wartawan di Kota Malang, Rabu (3/3).
Berdasarkan pengamatannya, penanggungjawab telah menyediakan lokasi khusus untuk isolasi mandiri. Kemudian juga disediakan asupan makanan dan nutrisi yang mencukupi. Secara keseluruhan, yayasan sudah melaksanakan mitigasi Covid-19 sebaik mungkin.
Sebelumnya, 170 dari 500 penghuni Panti Asuhan Yayasan Bhakti Luhur dilaporkan memperoleh hasil positif pada tes usap Antigen, beberapa waktu lalu. Panti yang berada di wilayah Sukun, Kota Malang ini menaungi sejumlah anak berkebutuhan khusus.
Puluhan penghuni yang dilaporkan positif Covid-19 telah dipindahkan ke RS Lapangan Idjen Boulevard. Langkah ini dilakukan karena para pasien sebagian besar merupakan anak berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, diperlukan keahlian khusus untuk menanganinya.
"Ini ada yang harus memapah, harus menggunakan kursi roda dan seterusnya, ada keahlian tersendiri dan itu oleh pengasuhnya sudah ada. Pengasuh lebih mengerti, namun tetap harus menggunakan protokol Covid-19," kata pria berkacamata ini.
Hal serupa juga diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang, Husnul Muarif. Beberapa penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari memang tidak bisa ditinggal sendirian. Bahkan, mereka harus diantar menggunakan kursi roda saat hendak ke kamar mandi.
Para penyandang disabilitas harus didampingi oleh pengasuhnya. Apalagi beberapa di antara mereka pada dasarnya memiliki karakter yang tidak bisa diprediksi. "Tiba-tiba menjerit, hiperaktif itu butuh perlakuan khusus yang tidak bisa disamakan dengan yang lain," ungkapnya.
Selanjutnya, Dinkes Kota Malang akan terus memantau proses isolasi yang dilakukan pasien dari Yayasan Bhakti Luhur. Semua akan dievaluasi secara klinis secara bertahap. Salah satunya dengan melakukan tes usap antigen kembali, beberapa waktu ke depan.
Di kesempatan serupa, Husnul juga menjelaskan, alasan kasus Yayasan Bhakti Luhur tidak masuk dalam data Covid-19 di Kota Malang. Kasus ini nantinya akan terekam dalam data suspect atau probable Covid-19. "Jadi belum masuk terkonfirmasi," katanya.
Untuk diketahui, sekitar 21 penghuni Panti Asuhan Yayasan Bhakti Luhur dipindahkan ke RS Lapangan Idjen Boulevard, Kota Malang. Dari jumlah tersebut, lima dipindahkan ke RS Lapangan Senin (1/3) sedangkan lainnya pada hari berikutnya.
Kepala RS Lapangan Idjen Boulevard, Heri Sutanto mengatakan, hampir sebagian besar pasien dari Yayasan Bhakti Luhur memiliki gejala ringan. Namun ada pula yang memilih penyakit diabetes dan obesitas sehingga harus diobservasi di RS. "Dan ada yang berusia lanjut, di atas 60 tahun. Ada petugas dari yayasan juga," kata Heri saat dihubungi wartawan, Selasa (2/3).
Heri memastikan kapasitas RS Lapangan masih cukup untuk mengakomodasi penghuni Yayasan Bhakti Luhur. "Kalau skenario terburuk, mudah-mudahan tidak semuanya pindah, karena pasien ini memiliki kebutuhan khusus dan di RSL (RS Lapangan) itu tetap melakukan mandiri," ungkapnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021, tes rapid antigen sudah bisa dijadikan acuan untuk penanganan pasien Covid-19. RS Lapangan menggunakan acuan tersebut sehingga para penghuni Yayasan Bhakti Luhur dipastikan masuk kategori pasien positif Covid-19.
Selanjutnya, tenaga medis akan mengobservasi para pasien dari Yayasan Bhakti Luhur selama 10 hari di RS Lapangan. Tidak ada tes usap (swab) atau rapid antigen ulang untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Jika sudah tidak ada gejala, maka mereka diperbolehkan untuk meninggalkan RS.
Total kasus positif Covid-19 di Kota Malang telah mencapai 6.041 orang, Selasa (2/3). Dari jumlah tersebut, 540 orang meninggal dan 5.413 orang dinyatakan sembuh. Sementara untuk 88 orang lainnya masih dalam perawatan dan isolasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika