REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Kebijakan prioritas di banyak pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi selalu mendapat perhatian utama. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, program bantuan dan pemulihan ekonomi tak bisa dihindari menjadi prioritas pemerintah.
Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho, mengingatkan, pemerintah juga harus tidak melupakan untuk mengupayakan pembangunan sosial budaya. Termasuk pendidikan karakter dan sumber daya manusia (SDM), perlu diutamakan karena menjadi fundamental bagi pembangunan.
Dalam siaran pers, Jumat (12/3), Dimas menambahkan, pembangunan bangsa dan negara sebaiknya jangan hanya terkonsentrasi soal ekonomi atau politik semata. Namun, juga harus melibatkan pembangunan dan strategi sosial budaya.
"Pemulihan ekonomi dan bantuan sosial memang urgen, namun perhatian atas pembangunan sosial budaya adalah fundamental. Radikalisme dan eksklusivisme kerap muncul saat aspek budaya dan ikatan kebangsaan melemah," kata Dimas saat berdiskusi dengan seniman dan budayawan muda dari sejumlah daerah di Taman Hutan Lemah Putih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (10/3).
Menurut Dimas, dengan kesadaran sosial budaya yang baik dan kuat maka karakter, integritas, dan produktivitas warga bisa semakin kondusif. Kondisi itu justru dibutuhkan dalam mendorong ekonomi kreatif agar semakin berkembang.
“Masa pandemi ini kita butuh daya ungkit memulihkan ekonomi. Salah satu yang ingin kita gerakkan di era transformasi ini adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan dan pembangunan karakter warga bangsa atau anak mudanya”, jelas Dimas yang juga anggota Tim Ahli di Kemenko Perekonomian tersebut.
Karena itu, Dimas berharap, pembangunan manusia harus selalu menjadi orientasi utama yang terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi. Dia menyebut, hal itu hanya dapat efektif dan berkelanjutan, jika pemerintah melakukan pendekatan sosial dan budaya secara konsisten. "Dan inovatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, negara, swasta dan masyarakat sipil," kata Dimas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
