REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Bowo Pribadi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong Bulog bisa mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan otoritas kebijakan pangan tersebut mampu menjaga kestabilan dalam menyerap gabah petani. Pasalnya, penyerapan gabah petani oleh Bulog menjelang masa panen raya 2021 ini dinilai masih cukup rendah.
Tak terkecuali di wilayah kerja Perum Bulog Wilayah Jateng. Hal ini diungkapkan oleh Gubernr Jateng, Ganjar Pranowo, usai melakukan peninjauan di gudang beras Bulog Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Senin (29/3).
Menurut gubernur, pada April nanti, Jateng akan memasuki peak (puncak, red.) panen raya. Sedangkan kunjungan ke gudang Banaran ini untuk melakukan monitoring serapan gabah petani, pada masa panen raya kali ini.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga didampingi oleh Pemimpin Wilayah Bulog Jateng, Miftahul Ulum, serta Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya. Berdasarkan penjelasan Miftahul Ulum, Bulog Jateng mendapatkan amanah untuk menyerap 204 ribu ton gabah dari petani yang ada di wilayah kerjanya.
Namun, target penyerapan gabah dari petani oleh Bulog tersebut dianggap gubernur masih terlalu kecil. Karena saat ini para petani di sejumlah daerah tengah memasuki masa panen raya 2021.
Bahkan berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng, sejak Januari hingga Mei mendatang, Jateng sudah bisa dipastikan mengalami surplus hingga 1,6 juta ton beras.
“Teman-teman di Bulog ini sudah mulai menyerap, tapi kalau kita bicara produksi kita, hari ini sangat melimpah. Maka penting memastikan gabah petani dibeli dengan harga di atas HPP atau minimal sama dengan HPP,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan, ada beberapa hal yang menyebabkan penyerapan gabah oleh Bulog masih lambat. Sehingga fungsi Bulog dalam menyerap gabah dari petani menjadi tidak optimal.
Misalnya, jika dulu Bulog punya program beras miskin (raskin), sekarang program itu tidak ada lagi. Sehingga Bulog menyerap beras terus tetapi tidak dikeluarkan, kecuali hanya untuk cadangan bencana atau operasi pasar (OP).
“Jadi mohon maaf, kalau tidak ada bencana atau harga beras masih stabil dan tidak ada operasi pasar, ya beras- beras tersebut hanya 'ndongkrok' di gudang Bulog,” tegas orang nomor satu di Provinsi Jateng tersebut.
Oleh karena itu, gubernur mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat kebijakan baru dalam membantu Bulog menyerap gabah petani. Misalnya, Bulog bisa diberikan tugas yang lebih banyak seperti dulu lagi.
Menurutnya, fungsi Bulog agak pincang. Di satu sisi mereka diminta menyerap gabah dari petani, tapi keluarnya tidak banyak tetapi hanya untuk stok saja.
Maka kalau sistemnya tidak diubah, sudah pasti serapan Bulog tidak bisa bagus. “Dampaknya harga di tingkat petani pasti rendah karena betul-betul menggunakan mekanisme pasar dan diadu dengan pasar,” kata dia.
Karena itu, lanjut Ganjar, butuh terobosan baru dari pemerintah pusat agar Bulog mampu menjaga penyerapan gabah dari petani. “Kami minta, Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan diharapkan bisa membuat terobosan-terobosan baru,” tambahnya.
Bahkan guberur juga menyampaikan, kalau pemerintah pusat tidak melakukan terobosan yang dimaksud, maka pemerintah daerah harus punya inisiatif untuk segera mengambil tindakan.
Misalnya punya gudang sendiri dan melakukan fungsi PSO dan mengambil stok agar petani bisa terbantu. “Kalau tidak ada saluran keluarnya, beras-beras tersebut 'ngendon'-nya akan semakin banyak,” jelas gubernur.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Bulog Jateng, Miftahul Ulum mengatakan, pihaknya memang dijatah menyerap gabah petani sebanyak 204 ribu ton pada 2021 ini. Ia pun optimistis, target penyerapan beras tersebut bakal bisa tercapai, minimal di atas 75 persen dari target yang dibebankan oleh Bulog Jateng.
Menurutnya, ada kendala Bulog dalam penyerapan gabah petani. Salah satunya kualitas gabah petani tidak terlalu bagus. “Kendalanya saat musim hujan kemarin banyak gabah yang dipanen lebih awal, karena rusak akibat banjir dan tanaman roboh,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
