REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap alasan sejumlah daerah menginginkan dilakukan pemekaran wilayah. Menurut dia, ada kekuatan yang memang ingin berkuasa tetapi mengalami kekalahan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Apa motif yang ada di sana. Bapak/Ibu tahu enggak motifnya, karena kemarin kalah pilkada Pak, karena ini ada kekuatan yang memang ingin berkuasa, itu tidak bisa dipungkiri," ujar Ganjar dalam diskusi daring, Rabu (28/4).
Ia menyebutkan, dirinya pernah menjadi ketua panitia kerja DPR RI untuk pemekaran wilayah di Indonesia pada 2010 lalu. Karena dia sekarang adalah gubernur Jawa Tengah, dia mencontohkan adanya keinginan pemekaran di Kabupaten Brebes dan Cilacap.
Ganjar mengaku selalu menanyakan setidaknya tiga alasan untuk pemekaran wilayah. Alasan-alasan adanya aspirasi pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Brebes antara lain kesulitan mengurus surat, kesulitan akses pelayanan kesehatan, dan sekolah.
Lantas, Ganjar memberikan solusi agar pengurusan surat-surat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sementara, sekolah dan pelayanan kesehatan segera dibangun di wilayah Jawa Tengah bagian Selatan itu yang hanya perlu disetujui pemerintah daerah setempat.
Namun, setelah disampailan solusi tersebut, aspirasi pemekaran wilayah tetap menggema di sana. Menurut Ganjar, isu pemekaran wilayah menjadi komoditas menjelang pilkada.
Hal itu terjadi kepada Ganjar yang dua kali ikut pemilihan gubernur Jawa Tengah. Ketika dia datang ke Cilacap, Ganjar ditanyakan apakah mendukung pemekaran di wilayah Cilacap atau tidak.
Pertanyaan itu terulang kembali ketika Ganjar mengikuti pilkada untuk masa jabatan keduanya. Padahal, pemerintah pusat saat itu pun tengah memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
Ganjar mengaku kesulitan mengedukasi masyarakat soal pemekaran wilayah, daerah yang memang benar-benar perlu menjadi daerah otonom baru atau tidak. Sebab, mungkin juga ada daerah otonom hasil pemekaran yang tidak berhasil mencapai tujuan berdasarkan evaluasi pemerintah.
"Pada saatnya kita perlu ya kita teruskan, tapi kalau kita tidak perlu ya tidak," kata Ganjar.
Dia menambahkan, permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah sebetulnya bisa diatasi dengan solusi lokal. Misalnya, Ganjar meminta bupati Brebes berkantor di Selatan dan wakil bupati berkantor di Utara agar masyarakat di berbagai penjuru Brebes bisa mengadu kepada kepala daerahnya dengan cepat. Namun, kata Ganjar, solusi ini tidak berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika