REPUBLIKA.CO.ID,KULON PROGO -- Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Widiyanto mendesak Pemkab membuat rencana induk pengembangan dan pembangunan sumber air baku baru mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat dan pengairan sektor pertanian.
Widiyanto mengatakan saat ini penambahan penduduk, pembangunan hotel, pembangunan industri akan berkembang pesat, sehingga berdampak pada kebutuhan air bersih atau air baku sangat tinggi.
Selain itu, kebutuhan air untuk mendukung sektor pertanian, khususnya lahan cetak sawah baru juga sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan sumber mata air baku lain yang bisa untuk mensuplai kebutuhan masyarakat, pertanian, hingga Bandara Internasional Yogyakarta.
"Kami minta Pemkab Kulon Progo benar-benar untuk membuat rencana pengembangan sumber mata air bagi Kulon Progo ke depan. Dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta PDAM Tirta Binangun harus bekerja cepat membuat perencanaan dan membangun jaringan," kata Widiyanto, Jumat (21/5).
Di sektor pertanian, Kulon Progo sangat membutuhkan embung atau bendungan untuk mencukupi kebutuhan air di sektor pertanian dan perkebunan, karena wilayah ini berpotensi terjadi krisis air. Embung-embung kecil yang dibuat saat ini masih belum berdampak besar terhadap cetak sawah baru dan meningkatkan waktu tanam lahan persawahan.
Saat ini, banyak petani yang hanya bisa menanam padi satu kali tanam, karena ketersediaan air yang kurang. Sejauh ini, jaringan irigasi Kalibawang kurang maksimal dalam mensuplai air karena debit Sungai Progo yang terus berkurang, sehingga membutuhkan suplisi baru supaya debit irigasi Kalibawang bertambah, dan tidak mengandalkan Sungai Progo.
"Untuk mendukung cetak sawah baru dan kecukupan air di seluruh area persawahan dari irigasi Kalibawang perlu dibangun embung di atas, seperti di Tinalah, Samigaluh," katanya.
Widiyanto mengatakan Kulon Progo ada dua potensi krisis air, yakni krisis air bersih dengan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dan krisis air untuk pengairan pendukung irigasi. Kebutuhan air bersih di Kulon Progo masih kurang.
Kebutuhan air bersih 912 liter per detik, belum termasuk kebutuhan air bersih di Kawasan Aerotropolis dan Aerocity di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta. PDAM Tirta Binangun baru mampu menyediakan 300 liter per detik, dengan tingkat kebocoran 23 persen.
Sementara Bendung Kamijoro yang akan beroperasi pada 2022 hanya mampu menyuplai 300 liter per detik. Sedangkan di sektor pertanian supaya berjalan normal membutuhkan 12.000 liter per detik, sementara suplai sekarang baru 7.000 liter per detik.Kebutuhan air tersebut hanya mengandalkan air dari Sungai Progo.
Kalau tidak ada upaya membuat embung dan bendungan, Kulon Progo dipastikan akan terjadi krisis air. Sehingga perlu dibangun embung atau bendungan, seperti di Sungai Tinalah. Perda Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW) yang terdulu, Kulon Progo menolak pembangunan Waduk Tinalah karena warga yang menolaknya.
"Setelah dilakukan analisa, solusi masalah krisis air adalah mengangkat air dari Sungai Tinalah di Samigaluh," katanya.
Di sisi air bersih dan irigasi, Kulon Progo membutuhkan tambahan sumber air itu. Untuk itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bisa memasukkan pengembangan Tinalah, tapi dalam bentuk bendungan, bukan waduk. Tidak ada jalan lain, selain membuat Bendung Tinalah dalam waktu dekat, supaya tidak terjadi krisis air.
Saat ini, Waduk Sermo yang menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan di Wates, Pengasih, Temon, dan Panjatan, juga kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya sedimentasi di Waduk Sermo yang tidak dilakukan normalisasi.
Didirinya sudah berulang-ulang dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta seluruh kebutuhan infrastruktur harus star bersamaan. Namun karena gagapnya Pemkab Kulon Progo mensikapi proyek nasional, Kulon Progo menjadi kabupaten yang tertinggal dari segi infrastruktur pendukung.
"Kami berharap Pemkab Kulon Progo benar-benar memikirkan kebutuhan air Kulon Progo ke depan, jangan sampai menjadi persoalan bom waktu," katanya.
Sebelumnya, Kepala DPUPKP Kulon Progo Gusdi Hartono mengatakan wacana pembangunan embung atau waduk Tinalah memang ada. Hanya saja perlu adanya sosialisasi yang cermat, terbuka dan transparan supaya tidak ada penolakan dari warga. "Kami akan mengkomunikasikan persoalan kebutuhan air baku dan air pengairan sawah ini kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika