REPUBLIKA.CO.ID,BANGKALAN -- Bupati Bangkalan, Jawa Timur Abdul Latif Amin Imron menyatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi postur APBD 2021, menyusul sorotan dari Menteri Keuanan RI Sri Mulyani yang menyebutkan kabupaten ini menjadi salah satu dari 30 daerah terborosdalam penggunaan APBD.
"Kami segera melakukan evaluasi, mengkaji ulang postur anggaran 2021 yang telah berjalan ini, agar sesuai dengan ketentuan," kata Abdul Latif di Bangkalan, Rabu (2/6).
Ia mengakui belanja pegawai di APBD 2021 Pemkab Bangkalan memang lebih banyak dibanding belanja publik. Ini terjadi, kata Latif, karena di kabupaten paling barat di Pulau Madura tersebut banyak tenaga harian lepas, sehingga secara otomatis, akan menguras anggaran daerah untuk honor mereka.
Bupati menyatakan, sorotan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang menyebutkan Bangkalan termasuk salah satu kabupaten boros dalam penggunaan APBD, memang berasalan, karena komposisinya antara 60 berbanding 40 persen. "60 persen untuk belanja pegawai, sedangkan 40 persennya untuk belanja publik. Seharus memang sebaliknya," kata bupati.
Selain THL (tenaga harian lepas) yang juga menyedot banyak anggaran, tunjangan penghasilan pegawai, yakni tunjungan untuk stimulan bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangkalan yang didasarkan pada kinerja, pengabdian dan kehadian. Hanya saja bupati tidak merinci, jumlah total dana di APBD Pemkab Bangkalan pada tahun anggaran 2021 ini yang dialokasikan untuk TPP dan honor THL yang bertugas di lingkungan Pemkab Bangkalan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
