REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, melalui sejumlah instansi tengah fokus mencegah lahan pertanian beralih fungsi. Instansi-instansi yang dimaksud antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispangtan Kota Malang, Sri Winarni mengatakan, daerahnya memang sangat terbatas lahan pertanian. Begitu pula pada ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian kovensional. Meskipun demikian, pihaknya berusaha memberikan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan kepada petani dan kelompok tani.
Menurut Sri, pelatihan dan bimbingan terhadap petani bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Raya Manusia (SDM). "Para petani diharap mampu meningkatkan produktivitas produk pertanian dan pengolahan pascapanen,” kata Sri di Kota Malang, Senin (21/6).
Produktivitas yang berkembang akan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Bahkan, juga memberikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Situasi ini dinilai dapat meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang.
Selain SDM, Dispangtan juga secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana pertanian. Langkah ini bertujuan meningkatkan hasil produksi hingga pemasaran.
Adapun fasilitas yang telah diberikan dinas terkait antara lain peminjaman dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Kemudian pemberian benih padi unggulan yang bisa diproduksi dalam waktu cepat dengan hasil yang optimal.
Untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian, Pemkot Malang juga memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada lahan persawahan. Berbagai kegiatan pelatihan dan bimtek juga diberikan kepada para pelaku usaha pertanian agar bisa semakin berdaya. Selain itu, Pemkot Malang juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), dan TP PKK Kota Malang untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian.
Sri tak menampik pertanian termasuk salah satu komoditas yang rentan mengalami inflasi. Sebab itu, sektor pertanian tentunya masih relevan untuk terus dikawal. Apalagi tren inflasi volatile food di Kota Malang kembali menunjukan tren peningkatan sampai dengan periode Mei 2021.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Azka Subhan Aminurridho menilai, kenaikan harga disebabkan antara pasokan dan kebutuhan yang tidak seimbang. Apalagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Malang tidak hanya mengandalkan produksi dari wilayah sendiri. "Kota Malang juga menerima supply untuk kebutuhan pertaniannya dari daerah lain, seperti Kabupaten Malang dan Kota Batu," ungkapnya.
Azka mengaku, lahan pertanian di Kota Malang termasuk sempit. Sebab itu, pihaknya bersama Pemkot Malang telah mendorong kegiatan urban farming. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penyediaan kebutuhan pertanian terutama sayur-mayur yang ditanam di rumah.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, program urban farming terbukti memberi beragam dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan, tapi juga membantu mengurangi dampak inflasi pangan bagi masyarakat.
Selain untuk konsumsi rumah tangga sendiri, hasil dari program ini juga memiliki daya jual yang cukup tinggi. Menurut Sutiaji, banyak masyarakat yang menggemari produk-produk urban farming. Hal ini karena produksinya dinilai lebih sehat dan aman mengingat dibudidayakan secara organik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika