REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah memperoleh pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp 8,2 triliun pada tahun 2021 ini. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 7.809 desa, yang tersebar di 29 Kabupaten.
Sesuai dengann petunjuk pelaksanaannya, tiap desa harus mengalokasikan –minimal-- 8 persen dari DD yang diterima, untuk penanggulangan Covid-19.
Terkait hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah memastikan, desa- desa di daerahnya telah menunaikan kewajibannya dan melebihi dari pagu tersebut.
“Yang penting harus melalui di musyawarah desa khusus (musdessus), karena 8 persen DD untuk penanggulangan Covid-19 sangat bervariasi,” ungkap Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto, di Semarang, pada acara Rembug Desa secara Virtual bersama Gubernur Jawa Tengah, Senin (26/7).
Sugeng juga memastikan desa- desa di Jawa Tengah sudah menunjukkan kepatuhan, terkait dengan amanah alokasi DD bagi penanggulangan Covid-19 tersebut.
“Kalau sebelumnya memang untuk aman dari Covid-19, yang sekarang juga mencakup pemulasaraan jenazah, pemakaman dan bahkan juga dukungan logistik bagi kebutuhan warga isoman,” jelasnya.
Penggunaan DD, masih lanjut Sugeng, juga bisa diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) --yang sesuai dengan peraturan-- telah ditentukan dengan menyesuaikan besaran DD yang diterima oleh masing- masing desa.
Untuk desa yang mendapat alokasi DD kurang dari Rp 800 juta, maksimal mengalokasikan 25 persen yang diperuntukkan bagi BLT DD.
Desa dengan alokasi DD Rp 800 juta sampai dengan Rp 1,2 miliar, harus mengalokasikan maksimal 30 persen, Sementara desa yang mendapatkan alokasi DD di atas Rp 1,2 miliar harus alokasikan minimal 30 persen untuk BLT DD.
Ketentuan tersebut merupaka konsekuensi dari dinamika warga yang terdampak pandemic Covid-19 kian banyak dan belum tentu dapat terwadahi oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Untuk itu Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa menerbitkan aturan yang terbaru tersebut. “Sedangkan terkait pencairan BLT DD, sesuai dengan tahapan yang ada di masing- masing desa,” tambahnya.
Sugeng juga menyampaikan, sampai saat ini serapan DD tahun 2021 di Jawa Tengah sudah mencapai 54 persen dan besaran tersebut telah melebihi target serapan secara nasional.
Menurutnya serapan DD di Provinsi Jawa Tengah (sebanyak 7.809 desa) tersebut sudah cukup tinggi, mengingat pada tataran nasional --kurang lebih-- baru mencapai kisaran 42 persen. “Jawa Tengah tertinggi untuk total nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa (Kades) Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Banyumas, Sunarto memaparkan telah mengakomodasikan DD lebih dari delapan persen untuk menanggulangi Covid-19 melalui gerakan kader PKK.
“kami telah mengalokasikan DD di atas 8,1 persen untuk penanggulangan Covid-19. BLT semua dapat, dari kemensos juga,” jelasnya.
Di desanya, Sunarto menggerakkan kader PKK melalui Dasa Wisma untuk melakukan pantauan, meliputi kesehatan warga isoman sampai dengan kebutuhan harian mereka dapat tercukupi. “termasuk memantau kesehatan warga isoman dengan oksimeter,” lanjutnya.
Hal itu diapresiasi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Namun gubernur juga mengingatkan agar upaya- upaya testing dan tracing Covid-19 di wilayah desa karangnangka juga penting ditingkatkan.
Di lain pihak, dalam rangka melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 di berbagai daerah juga terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan vaksin untuk mendorong cakupan yang lebih banyak, gubernur mengaku sampai saat ini masih terus mengupayakan penambahan kuota/ jatah vaksin kepada Pemerintah Pusat.
Saat ini memang baru mendapatkan alokasi 500 ribu dosis vaksin Covid-19 per pekan atau total dua juta dosis vaksin per bebulan. “Itu kecil dan saya minta tambahan di bulan Agustus agar yang ingin divaksin segera bisa mendapatkan,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
