REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19 ini menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah. Terutama bila mengingat dampaknya baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, bahkan keagamaan. Akan tetapi, demi keselamatan masyarakat, dimana keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dengan berat keputusan ini harus diambil.
Keputusan langsung disambut pro dan kontra. Namun semua elemen masyarakat harus lebih bersabar menghadapi kondisi ini dan menjaga agar jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memprovokasi, apalagi mengajak masyarakat membangkang dan berbuat anarki terhadap ikhtiar dalam menjaga keselamatan jiwa ini.
Presiden Lajnah Tanfidziyah (LT) Syarikat Islam Indonesia, KH Muflich Chalif Ibrahim mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang sedang terjadi terkait maraknya provokasi dan mispersepsi oleh masyarakat terkait kebijakan pemerintah di masa pandemi ini.
"Situasi kondisi yang dihadapi masyarakat tentunya berbeda. Kemampuan masyarakat juga tidak sama, kadar akalnya pun juga berbeda-beda. Ini yang membuat masyarakat mudah diprovokasi dengan hoaks," ungkapnya di Jakarta, Kamis (28/7).
Untuk itulah, Muflich meminta sosialisasi penanganan pandemi Covid-19 harus digalakkan dan dijelaskan dengan sebaik mungkin. Ini penting agar masyarakat sadar dan dapat menerima keputusan itu dengan baik. Mereka harus diyakinkan bahwa keputusan pemerintah tersebut adalah upaya untuk menyelamatkan masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19.
"Sosialisasi (terkait kebijakan dimasa pandemi) ini harus dijelaskan seterang-terangnya kepada seluruh masyarakat, mengingat cara pandang masyarakat yang berbeda-beda. Ini yang harus terus dilakukan baik itu oleh pemerintah, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama," tuturnya.
Muflich menambahkan, dalam kondisi seperti perbedaan penerimaan di masyarakat masih wajar. Karena itu semua harus sabar dan bisa mengendalikan diri agar upaya mengatasi pandemi Covid-19 ini bisa berhasil.
Terkait pelanggar kebijakan PPKM Darurat, ia menilai hal itu terjadi karena egoisme dari oknum yang tidak peduli orang lain, lingkungan dan sistem yang ada. Mereka ini tidak sadar bahwa dirinya ada di sebuah sistem dan memiliki berbagai peran sebagai masyarakat dari sebuah negara sehingga cenderung tidak memikirkan kemaslahatan umat. "Orang-orang ini lebih mementingkan diri sendiri, mengesampingkan hal yang lebih besar dan kemaslahatan yang lebih besar. Dia tidak sadar bahwa dirinya hidup pada suatu sistem yang diatur oleh negara demi kemaslahatan masyarakat seluruhnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika