REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG — Pemerintah daerah masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan penerapan PPKM Level 4 yang bakal berakhir hari ini. tak terkecuali dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Kendati begitu, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai skenario guna menyikapi keputusan Pemerintah Pusat, dengan mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 di daerahnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dikonfirmasi mengungkapkan, masih menunggu keputusan pemerintah pusat apakah PPKM Level 4 ini akan diperpanjang atau tidak, termasuk kemungkinan adanya keputusan lain dari Pemerintah Pusat.
Meski demikian kabupaten/ kota di Jawa Tengah telah diminta untuk tetap siaga, mengingat perkembangan penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah masih belum sepenuhnya berakhir. “Ini kan hari terkahir, kita tunggu saja. Tapi kalau persiapan kita sudah ada,” ungkapnya.
Menurut gubernur, selama diterapkan PPKM Level di Jawa Tengah, diakui beberapa wilayah memang sudah menunjukkan kondisi yang membaik tetapi secara keseluruhan Jawa Tengah ini belum baik- baik saja.
Karena penambahan kasus Covid-19 --secara keseluruhan-- di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Karena itu semua kepala daerah di Jawa Tengah diminta untuk tetap waspada. “Umpamanya, yang di Kudus Raya membaik tetapi di Solo Raya kan belum baik. Kota Semarang saja juga masih ‘on/ off’ terus,” jelasnya.
Gubernur menambahkan, ketika PPKM Level diterapkan memang terjadi perubahan suasana. Masyarakat merasa saat ini sudah boleh duduk, boleh jalan dan boleh mengikuti aktivitas meski masih secara terbatas.
Namun jika itu tidak dikontrol maka dikhawatirkan masyarakat akan bisa kebablasan. “Karena memang kondisi ini belum baik, maka kita harus tetap disiplin dan juga mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat,” katanya.
Masih terkait dengan skenario tersebut, lanjut gubernur, Jawa Tengah juga mesti memastikan kira- kira apa yang masih perlu dibantu dan siapa saja. Salah satu yang sudah dipersiapkan adalah memperbanyak call center di kabupaten/ kota hingga di level desa.
Menurutnya, call center penanggulangan Covid-19 yang sudah dibuat oleh Pemprov Jawa Tengah --sejauh ini-- dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar penanganan Covid-19 di daerahnya.
Misalnya terkait dengan vaksinasi, di mana mencari oksigen dan tempat pengisian oksigen terdekat, mencari tempat tidur yang tersedia di rumah sakit hingga tempat- tempat isolasi terpusat yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Bahkan juga soal keluhan identitas tidak sesuai sehingga tidak bisa mendapatkan hak BPJS dan macam- macam. Sehingga keberadaan call center sangat membantu untuk langkah- langkah penanganan yang lebih cepat,” tambahnya.
Selain memperluas call center penanggulangan Covid-19, gubernur juga meminta agar disiapkan call center untuk UMKM. Tujuannya untuk membantu UMKM yang terdampak dan kesulitan akibat pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat lainnya.
Demikian halnya untuk menyiapkan call center tenaga kerja guna menampung laporan- laporan terkait persoalan ketenagakerjaan selama pandemi.
“Satu lagi, saya sedang minta dibuatkan untuk call center –khusus- dinas sosial (dinsos). Karena banyak orang (maasyarakat) yang sebelumnya mendapatkan bantuan sekarang menjadi tidak. Kemudian ada cerita bansos yang dobel, mereka yang sama sekali belum mendapatkan,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika