REPUBLIKA.CO.ID,BANYUMAS -- Turunnya volume proyek infrastruktur selama pandemi Covid 19, menyebabkan palet limbah plastik dan berbagai produk lain di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) menumpuk. Perusda Banyumas Investama Jaya (BIJ) mengurangi volume pembelian berbagai produk, terutama limbah plastik, karena permintaan limbah plastik sebagai bahan campuran aspal hotmix menurun tajam.
Terkait hal ini, Bupati Banyumas Achmad Husein minta agar Perusda BIJ tetap membeli semua produksi TPST. ''Saya sudah minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar berkomunikasi dengan BIJ agar membeli semua produk pengolahan sampah di TPST,'' jelasnya, Rabu (4/8).
Dia menyebutkan, menumpuknya berbagai produk hasil pengolahan limbah sampah di beberapa TPST, menyebabkan TPST menjadi terkesan kumuh. Produk pengolahan sampah yang dihasilkan, terdiri dari produk cacahan plastik, pupuk kompos dan kasgot (pupuk bekas maggot).
Menanggapi permintaan itu, Kepala DLH Junaedi menyatakan akan berkomunikasi dengan Pimpinan BIJ. ''Nanti kita komunikasikan dengan BIJ. Ini perlu dilakukan untuk memotivasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah di TPST,'' jelasnya.
Saat ini, hampir seluruh produk pengolahan sampah terutama sampah plastik yang sudah siap digunakan sebagai campuran aspal, menumpuk di semua TPST. Pengelola Pusat Daur Ulang (PDU) Kamandaka Supartono, produk plastik yang sudah bersih dan dalam bentuk serpihan, sebelumnya rutin dibeli PT BIJ. ''Tapi sekarang pembeliannya berhenti. Mungkin karena ada pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan proyek pengaspalan juga berhenti,'' jelasnya.
Dia menyebutkan, stok limbah plastik yang saat ini menumpuk di gudangnya mencapai 2,5 ton. Jumlah itu belum termasuk limbah plastik yang tersimpan di berbagai TPST di Banyumas.
Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan operasional pengolahan sampah plastik dihentikan sementara sehingga sampah yang ada dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). ''Tidak kuat operasionalnya, karena untuk membersihkan dan mencacah sampah plastik, setidaknya membutuhkan biaya Rp 150 ribu per hari,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika