REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap menerapkan vaksinasi door to door atau dari rumah ke rumah kepada para ibu hamil (bumil) seperti yang telah dilakukan sebelumnya kepada para lansia dan penyandang disabilitas. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita di Surabaya, Jumat, mengatakan, vaksinasi door to door itu dilakukan menyusul vaksinasi massal ibu hamil dosis 1 di Airlangga Convention Centre (ACC) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (19/8), tidak mencapai target.
"Kemarin sasaran 1.000 ibu hamil, tapi baru tercapai 800," kata Febria.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu hamil tidak datang saat pelaksanaan vaksinasi massal di ACC Unair Surabaya. Salah satunya, adalah ibu hamil tersebut belum mendapat izin dari suaminya.
"Belum dapat izin dari suami. Terus kemudian masih ragu-ragu," katanya.
Adanya beberapa faktor tersebut, lanjut dia, pihaknya menyatakan bakal melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. Ia berharap, seluruh ibu hamil di Surabaya yang telah ditetapkan menjadi sasaran, bersedia untuk divaksinasi Covid-19.
"Ini masih kami lakukan pendekatan karena nanti bumil wajib melakukan vaksin seperti waktu kami mewajibkan mereka tes usap PCR," ujarnya.
Febria menjelaskan, bahwa siapapun bisa tertular Covid-19, termasuk pula ibu hamil. Untuk itu, lanjut dia, vaksinasi ini dinilainya penting untuk menumbuhkan herd immunity bagi ibu hamil. Apalagi, bumil juga tergolong rentan tertular Covid-19.
"Siapa saja bisa tertular. Kalau bumil kan rentan, mudah tertular. Jadi di Surabaya penularannya bukan lagi klaster-klaster, tapi sudah komunitas," katanya.
Febria menambahkan, bahwa usia kehamilan yang aman divaksin setelah melewati tiga bulan pertama atau setelah melewati trimester pertama. Ia memastikan, vaksinasi kepada bumil tidak membahayakan bagi janin atau calon bayi.
"Kami utamakan yang risiko tinggi, usia 35-40 tahun. Yang punya komorbid (tidak akut dan terkontrol) itu juga. Janinnya jadi kuat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika