REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebanyak 2.536 SMA/SMK hingga SLB di Jatim hari ini mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Dari ribuan sekolah itu, tercatat ratusan ribu siswa telah mengikuti kegiatan PTM.
"Ada 696 ribu sekian siswa SMA/SMK dan SLB yang masuk hari ini secara terbatas bertahap," ujar gubernur saat memantau PTM terbatas di SMK Negeri 7 Surabaya, Senin (30/8).
Khofifah menyebut, PTM terbatas ini digelar di 20 kabupaten/kota di Jatim yang telah menerapkan PPKM Level 2 dan 3. Sedangkan di wilayah PPKM level 4, PTM secara terbatas belum digelar.
Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut menambahkan PTM terbatas ini digelar sesuai prosedur dan standar operasional. Yakni, kata dia, para siswa yang hendak masuk ke sekolah diwajibkan memakai masker, dicek suhunya, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta setiap kelas hanya berkapasitas 50 persen.
"PTM digelar hanya dua kali dalam sepekan. Lalu pembelajaran dilakukan maksimal empat kali jam pelajaran selama 30 menit atau hanya dua jam," katanya. Mantan menteri sosial itu menyebut jika PTM terbatas juga dilakukan secara hybrid learning atau selain ada PTM terbatas di kelas, juga ada siswa yang belajar secara daring di rumah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan, syarat sekolah untuk dapat mengadakan PTM adalah adanya Satgas Covid-19 di lingkup sekolah. Syarat wajib lainnya, lanjut Wahid, guru dan tenaga pendidik yang harus wajib divaksin.
"Alhamdulillah untuk guru di Jatim sudah 88 persen divaksin. Tinggal 12 persen yang belum karena beberapa kendala seperti darah tinggi. Siswa masih relatif sedikit, yang vaksin baru 12 persen," kata dia.
"Karenanya ibu Gubernur memberikan arahan kepada bupati/wali kota se-Jatim agar melaksanakan vaksinasi bagi siswa," tambah Wahid.
Mantan kepala Dinas Perhubungan Jatim itu juga menyampaikan pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan serentak mulai hari ini. Namun berdasarkan laporan yang diterima dari dinas kabupaten/kota, untuk jenjang SD dan SMP sekitar 90 persen sudah melakukan PTM.
"Yang 10 persen bupati/wali kota masih melakukan koordinasi dengan Dinkes setempat. PTM akan disesuaikan perkembangan wilayah, yang jika daerah tertentu berubah merah maka dihentikan, begitupun sebaliknya. Harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 setempat dan izin dari orang tua yang utama," tukas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika