Kamis 02 Sep 2021 15:44 WIB

Bupati Tunjuk Plt Bakeuda Purbalingga

Penunjukan Plt untuk jabatan kepala Bakeuda, agar kegiatan pemkab tidak terganggu.

Rep: Eko Widiyatno / Red: Agus Yulianto
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyerahkan nota keuangan APBD Perubahan 2021 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (13/8).
Foto: istimewa
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyerahkan nota keuangan APBD Perubahan 2021 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (13/8).

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pejabat Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Purbalingga, untuk sementara diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). Hal ini menyusul pensiunnya pejabat lama, Subeno, sejak Selasa (1/9).

Pejabat yang ditunjuk Bupati mengisi kekosongan jabatan tersebut, adalah Siswanto, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). "Saya perlu segera menunjuk Plt untuk jabatan Kepala Bakeuda, agar kegiatan yang dilaksanakan Pemkab tidak sampai terganggu," ujar Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Kamis (3/9).

Penunjukan ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada Siswanto, di ruang kerja Bupati. Menurutnya, tugas pertama Plt Kepala Bakeuda yang harus diselesaikan segera, antara lain menindaklanjuti penyusunan APBD Tahun 2022.

"Target kita, paling tidak pada September 2021 ini, KUA (Kebijakan Umum APBD) 2022 sudah bisa diserahkan ke DPRD, sehingga pada November 2021, APBD 2022 sudah bisa ditetapkan," katanya.

Dia menyebutkan, dalam penyusunan APBD 2022 tersebut, diharapkan pada Oktober 2021 sudah bisa diperkirakan berapa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari pemerintah pusat. :Dalam penyusunan APBD 2022 ini, Bakeuda harus berpikir keras, karena ada alokasi anggaran baru untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS," katanya.

Bupati mengaku, mendapat informasi, penambahan jumlah pegawai pada tahun 2022 ini tidak diimbangi dengan penambahan DAU dari pemerintah pusat. "Jadi kalau nanti anggarannya memang terbatas, maka harus ada skala prioritas. Saya minta TAPD harus benar-benar rapat intensif sebelum paparan ke saya," katanya. 

 

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement