REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Selain tetap mewaspadai masuknya varian baru Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Percepatan program vaksinasi Covid-19 tersebut harus segera dilakukan, guna melindungi masyarakat setempat dari berbagai risiko penyebaran covid yang massif dan tak terkendali.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jateng, Riyono, meminta kepada gubernur agar percepatan serta perluasan cakupan vaksinasi covid di Jateng secepatnya dilakukan. Ia melihat program percepatan vaksinasi covid yang dilakukan pemprov belum dapat disebut optimal, jika dibandingkan dengan daerah lain (daerah tetangga) seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
Berdasarkan penjelasan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, dari 28 juta akseptor target vaksinasi Covid-19 di Jateng sampai hari ini baru terealisasi kurang dari sembilan juta akseptor dengan fokus utama kepada sasaran rentan atau usia 40 tahun ke atas.
“Persentase tersebut menunjukkan di Jateng realisasi vaksinasi Covid-19 belum mampu mencapai separuh (50 persen) dari total jumlah sasaran,” ungkapnya, di Semarang, Jumat (17/9).
Menurut Riyono, program vaksinasi merupakan salah satu upaya cepat bagi perlindungan terhadap Covid-19 di Jateng, sayangnya program tersebut berjalan lambat dan masih jauh dari harapan.
Sehingga, lanjut dia, Pemprov Jateng harus melakukan percepatan vaksinasi guna menahan laju penyebaran penularan virus Covid-19 di daerahnya.
“Apalagi seiring dengan tren penurunan kasus covid di Jateng mulai muncul ‘gejala-gejala’ masyarakat kembali kendor dan abai dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan covid," tegasnya.
Untuk itu, legislator yang juga anggota Komisi C DPRD Jateng ini pun meminta kepada Gubernur Jateng agar terus mengupayakan percepatan program vaksinasi, agar tercapai herd imunity di masyarakat.
Selain perlindungan kesehatan, masih kata Riyono, percepatan vaksinasi juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Jateng yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19.
Misalnya saja angka pengangguran di Jateng melonjak setelah sekitar 11.438 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tempat mereka bekerja terdampak Covid-19.
Ia juga mengingatkan, wakil rakyat tidak ingin mengulang masa krisis pada gelombang kasus Covid-19 pada periode Juli hingga Agusus 2021.
Pada periode tersebut, Jateng beberapa kali menjadi provinsi penyumbang angka kematian tertinggi akibat kasus Covid-19 secara nasional dan menyebabkan berbagai fasilitas kesehatan (faskes) sangat kewalahan.
Tak hanya itu, BOR rumah sakit di berbagai daerah di Jateng juga meningkat tajam dan sempat terjadi kelangkaan oksigen di Jateng.
Riyono ingin, pemprov selalu waspada dan melakukan berbagai cara agar badai pandemi covid di Jateng juga segera berakhir dan tidak meninggalkan krisis yang lebih parah di wilayah setempat.
“Pemprov harus tetap siaga terhadap segala kemungkinan terburuk dalam penyebaran kasus Covid-19 di daerahnya,” kata Riyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika