REPUBLIKA.CO.ID,PROBOLINGGO -- Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan tematik dalam upaya pencegahan korupsi yang digelar di kantor pemkot setempat, Rabu (22/9).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama tiba bersama Kasatgas 3 Koordinasi Supervisi Wilayah KPK RI Edi Suryanto dan Tim Monev KPK yang diterima Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin didampingi Sekda drg. Ninik Ira Wibawati serta sejumlah pejabat dan instansi vertikal.
"Setiap daerah harus memiliki seorang inspektur yang kuat dalam tatanan keuangan pemerintah daerah, mental yang kuat, fisik yang kuat dalam mengelola, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama di Kota Probolinggo.
Dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah salah satunya dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi, sehingga program itu merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. "Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan kementerian dan lembaga yang terkait lainnya," tuturnya.
Menurutnya hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a UU Nomor 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30/2002 tentang tugas KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Tidak hanya Kota Probolinggo, beberapa wilayah yang akan didatangi oleh KPK berikutnya adalah Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.
Sementara Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin berharap momen itu dapat membawa perubahan bagi Pemerintah Kota Probolinggo karena tanpa ada evaluasi tidak mungkin Pemkot memahami kekurangan, keraguan atau kekurangpahaman, sehingga ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika