REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memastikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin tidak dihentikan. Untuk tahun 2022, pihaknya mengalokasikan dana bansos Rp 74,08 triliun atau 94,67 persen dari total anggaran Kemensos.
"Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut. Tahun depan, Kemensos menganggarkan Rp74,08 triliun atau 94,67 persen untuk bantuan sosial. Jadi tidak benar kalau Kemensos menghentikan program Bansos," kata Risma dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (23/9).
Risma mengatakan, dana sebesar itu digunakan untuk berbagai program. Dua di antaranya adalah program bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
PKH dianggarkan sebesar Rp 28,7 triliun dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima besaran bansos secara berbeda, tergantung kriteria. Besarannya mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta per tahun. Penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam empat tahap (Januari, April, Juli dan Oktober) melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN).
Kemudian BPNT/Kartu Sembako dianggarkan Rp 45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari - Desember 2021 melalui Bank HIMBARA dan agen yang ditunjuk. Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp200.000/bulan/KPM.
Selain dari Kemensos, kata Risma, masyarakat juga mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Bantuan yang masih berlanjut tersebut di antaranya Kartu Prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sebagainya.
Menurut Risma, hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap masyarakat terdampak pandemi, meski program Bantuan Sosial Tunai (BST) disetop per Juni 2021 lalu. "Masyarakat miskin dan rentan tetap akan kami bantu," kata politisi PDIP itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika