Jumat 24 Sep 2021 09:12 WIB

Munculnya Klaster PTM Disebut karena Abai Sains Epidemolog

Dinas menemukan salah satu sekolah di Jatim masuk dari jam 7 hingga 16.30.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Dwi Murdaningsih
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pelajar di Taman Hutan Kota Joyoboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (18/9/2021). Pemerintah daerah setempat berupaya mempercepat vaksinasi COVID-19 melalui vaksinasi massal kepada pelajar usia 12 tahun ke atas seiring telah dimulainya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di sejumlah sekolah.
Foto: Antara/Prasetia Fauzani
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pelajar di Taman Hutan Kota Joyoboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (18/9/2021). Pemerintah daerah setempat berupaya mempercepat vaksinasi COVID-19 melalui vaksinasi massal kepada pelajar usia 12 tahun ke atas seiring telah dimulainya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di sejumlah sekolah.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur,  Prof. Akhmad Muzakki menanggapi data Kemendikbud terkait kemunculan klaster Covid-19 dari pembelajaran tatap muka (PTM). Klaster Covid-19 terbanyak muncul pada sekolah jenjang SD dan SMP. Muzakki menguatkan kebenaran data Kemendikbud tersebut, sesuai apa yang diketemukan timnya di lapangan.

"Dari data Kemdikbud ini kan paling banyak klaster sekolah SD-SMP ya, ini memang benar.  Karena temuan kami di lapangan seperti itu," ujar Muzakki, Jumat (24/9).  

 

Muzakki berpendapat, kabupaten/ kota sebenarnya belum siap melaksanakan PTM secara terbatas. Malah menurutnya banyak temuan yang mengabaikan sains epidemologis Covid-19. Padahal, kata dia, sains epidemologis harusnya dijadikan pemerintah kabupaten/ kota sebagai basis pengambilan kebijakan soal PTM.  

 

"Yang saya temukan fakta di lapangan praktik PTM di kabupaten/ kota (di Jatim) SD-SMP mengabaikan sains epidemologi.  Seakan-akan pandemi selesai," ujarnya.

 

Ia mencontohkan di salah satu sekolah di Jatim yang masuk sekolah jam 7 pagi hingga setengah 5 sore. Menurutnya itu sangat mengkhawatirkan sekali. Apalagi untuk anak SD dan SMP yang masih terhambat proses vaksinasi Covid-19 akibat keterbatasan jumlah vaksin. 

 

Muzakki kemudian meminta kabupaten/ kota lebih tegas dalam mengambil kebijakan terkait PTM terbatas. Menurutnya, dibutuhkan evaluasi yang serius dari ppemerintah kabupaten/ kota demi menghindari lebih banyaknya klaster Covid-19 dari PTM.

 

"Apalagi SD-SMP ini masih banyak yang belum vaksin. Dan untuk PTM terbatas saya rasa jenjang ini sangat belum siap. Jangan buru-buru melakukan PTM terbatas.  Yang wajib justru dilakukan vaksinasi massif," ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement