REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah, Rabu (29/9). Budi mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di Solo yang tidak terbatas pada penduduk domisili.
Dalam kunjungan tersebut, Menkes didampingi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan istri Raja Keraton Solo, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Paku Buwono. Vaksinasi di Keraton Solo sudah digelar sejak 20 September sampai 6 Oktober mendatang dengan kuota 1.000 orang per hari.
Vaksin yang diberikan berjenis Sinovac dan terbuka untuk umum tanpa memandang KTP domisili dengan usia minimal 12 tahun. "Kami terima kasih karena sudah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Ratu. Solo dan sekitarnya perlu lebih banyak yang divaksinasi, Bapak Presiden pengen 70 persen di akhir September," kata Budi kepada wartawan seusai meninjau vaksinasi.
Menurutnya, capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Solo sudah bagus. Namun, kabupaten di sekeliling Solo yang perlu ditingkatkan. "Jadi sekarang saya dengar sudah dibuka untuk seluruh KTP jadi semua orang di kabupaten sekeliling Solo juga bisa masuk. Sukses sekali. Terima kasih," imbuhnya.
Ia menilai, capaian vaksinasi Covid-19 daerah aglomerasi yang paling maju memang Jabodetabek, kecuali Kabupaten Bogor. Daerah aglomerasi lain yang agak kurang misalnya Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bangkalan.
"Kalau Solo ini aglomerasinya alhamdulillah sudah 50 persenan, kalau Kota Solo-nya sudah 115 persen. Tapi kan Kota Solo banyak sekali orang dari luar, lebih banyak daripada orang yang KTP Solo. Jadi saya juga terima kasih karena sudah dibuka nonKTP Solo itu penting sekali," katanya.
Budi mengungkapkan, capaian vaksinasi Covid-19 biasanya memang sangat tergantung kepala daerah masing-masing. Kalau kepala daerah aktif dan masyarakat aktif, maka seharusnya bisa lebih lancar.
"Karena vaksin yang sudah datang itu 200 jutanan lebih. Tapi yang divaksinasi baru sekitar 140 juta, jadi ada 60 juta stok yang ada beredar di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Itu harusnya cukup untuk divaksinasikan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika