REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menjelang peralihan musim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta menyiapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi berbagai potensi bencana alam di daerahnya. Langkah antisipasi itu dipandang perlu mengingat sejumlah wilayah di Jateng memiliki karakteristik rawan berbagai bencana alam.
Khususnya bencana hidrometerologi yang kerap terjadi pada awal hingga puncak musim penghujan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Jasiman mengungkapkan, dalam waktu yang tidak lama lagi, sejumlah wilayah di Jateng bakal segera memasuki fase peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan.
Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, cuaca yang cenderung ekstrim berpotensi terjadi saat peralihan musim berlangsung. “Karena itu, Pemprov Jateng harus mengantisipasi kondisi tersebut,” ungkapnya di Semarang, Kamis (30/9).
Ia juga menyebut, berdasarkan prakiraan kondisi cuaca yang dikeluarkan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah di Jateng sudah akan memasuki musim hujan pada Oktober 2021. Maka pemprov harus mengantisipasi berbagai potensi bencana terutama di wilayah rawan sebagai upaya meminimalisir dampak bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrim dampak peralihan musim.
“Tentunya kita berharap tidak ada bencana yang terjadi, namun langkah antisipasi tetap harus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor,” tambah legislator PKS Jateng ini.
Pemprov, lanjutnya, perlu memperkuat mitigasi bencana, seperti tanah longsor yang kerap terjadi pada saat curah hujan sudah tinggi. “Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko menyebutkan, dari hasil kajian Dinas ESDM terdapat beberapa kabupaten yang memiliki wilayah rawan bencana longsor sebagai akibat dari pergerakan tanah," kata dia.
Guna mengantisipasi bencana tersebut maka perlu disiapkan alat berat dan satgas penanganan bencana di beberapa titik rawan bencana longsor. Sedangkan untuk mengantisipasi bencana banjir, bisa disiapkan juga tim satgas penanganan bencana, mengoptimalkan pompa pengendali banjir, menyiapkan perahu karet, serta sarana dan prasarana penanganan kebencanaan lainnya.
Di satu sisi, masih kata Jasiman, kabupaten/kota rawan bencana juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana serta upaya-upaya untuk mencegah dan menangani kedaruratan bencana.
Masih terkait dengan antisipasi itu, DPRD Jateng juga telah mendorong BPBD untuk memperkuat sinergi dengan DLH, Perhutani, PSDA, Dispertanbun, serta masyarakat aktivis lingkungan. Melalui sinergi yang dimaksud, diharapkan akan memadukan langkah serta peran masing-masing dalam rangka pencegahan maupun penanganan bencana yang hampir setiap tahun selalu terjadi di Jateng.
“Semoga Jateng selalu terlindung dari bencana, namun jika ada bencana terjadi maka kita sudah berupaya untuk membangun sistem bersama guna meminimalisir risiko maupun dampak yang ditimbulkan,” tegas Jasiman.
Di Kabupaten Semarang, BPBD setempat telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh camat untuk mewaspadai bebagai potensi bencana alam yang terjadi pada masa peralihan musim kali ini.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG, awal Oktober sudah akan memasuki awal musim penghujan. Ia juga menyebutkan, cuaca yang cenderung ekstrim juga jamak menyertai peralihan musim atau pancaroba.
Karena itu, BPBD Kabupaten Semarang telah melayangkan surat edaran kepada semua camat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim pada masa pancaroba. Di sisi lain, masih kata Heru, BPBD Kabupaten juga telah menyiagakan infrastruktur penanganan kebencanaan.
Mulai dari personil, peralatan pendukung, hingga pemetaan potensi kebencanaan. “Kami berharap bila terjadi bencana alam, kecepatan laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar penanganannya juga bisa dilaksanakan sesegera mungkin,” tambah Heru Subroto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
