REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO -- Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar guna mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
"Sebelum PTM dilaksanakan kembali maka harus terlebih dahulu dilakukan percepatan vaksinasi bagi pelajar," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melalui siaran pers yang diterima di Purwokerto, Kamis (30/9).
Bupati menyampaikan, pada saat ini pihaknya masih akan terus melakukan berbagai evaluasi penyelenggaraan PTM guna memastikan kesiapan protokol kesehatan. "Evaluasi terkait pelaksanaan PTM tersebut masih akan dilakukan hingga tanggal 4 Oktober 2021 mendatang," katanya.
Bupati menambahkan pelaksanaan PTM di Purbalingga juga akan diprioritaskan bagi siswa SMA/SMK terutama untuk siswa kelas 12 (kelas III). "Intinya untuk PTM ini kami akan pastikan dulu kesiapannya, syaratnya dipercepat vaksinasi minimal 30 persen, selain itu sekolah juga harus membentuk Satgas COVID-19 untuk pengawasan prokes secara ketat," katanya.
Sementara itu seperti diwartakan sebelumnya Pemkab Purbalingga sempat menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka guna melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai kesiapan protokol kesehatan. Bupati mengatakan keputusan tersebut diambil menyusul adanya puluhan siswa SMPN 4 Mrebet, Kabupaten Purbalingga yang sempat menjalani isolasi terpusat di gedung sekolah karena hasil tes cepat antigen mereka menunjukkan positif.
Kondisi tersebut diketahui setelah adanya kegiatan tes massal antigen yang diselenggarakan oleh tim puskesmas setempat untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Bupati mengatakan, terkait hal itu pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan kesiapan protokol kesehatan sebelum memulai kembali kegiatan PTM terbatas.
"Dengan demikian diharapkan akan meminimalisir potensi atau risiko penularan COVID-19," katanya.
Bupati menambahkan selama ini pihaknya telah membuat aturan ketat untuk pelaksanaan PTM terbatas. "Misalkan dengan melaksanakan tes antigen massal sebelum pelaksanaan PTM terbatas, melakukan vaksinasi bagi tenaga pengajar dan juga memastikan kesiapan penerapan protokol kesehatan di sekolah," katanya.
Kendati demikian, pada masa yang akan datang pihaknya akan membuat aturan lebih rinci dan lebih ketat lagi terkait dengan pelaksanaan PTM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
