Jumat 01 Oct 2021 15:04 WIB

Survei: Mayoritas Responden Setuju Pancasila Rumusan Terbaik

Kelompok yang mencoba mengubah Pancasila akan berhadapan dengan mayoritas publik.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Agus raharjo
Seorang pemandu memberikan penjelasan lambang Garuda kepada seorang pengunjung di museum Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/10/2021). Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, pengelola Museum Monumen Perjuangan Rakyat membatasi kunjungan warga dengan hanya maksimal tujuh orang pengunjung guna mencegah penyebaran COVID-19.
Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Seorang pemandu memberikan penjelasan lambang Garuda kepada seorang pengunjung di museum Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/10/2021). Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, pengelola Museum Monumen Perjuangan Rakyat membatasi kunjungan warga dengan hanya maksimal tujuh orang pengunjung guna mencegah penyebaran COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 82 persen atau mayoritas responden setuju Pancasila adalah rumusan terbaik. Dalam rilis survei 'Sikap Publik pada Pancasila dan Ancaman Komunis', mayoritas responden berpendapat Pancasila tidak boleh diubah atas alasan apapun.

“Kita sodorkan empat pilihan pernyataan itu kepada warga dan kita melihat bahwa ada 82 persen yang memilih atau setuju dengan pandangan yang terakhir,” ujar Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad dalam acara rilis hasil survei secara daring, Jumat (1/10).

Dia menuturkan, SMRC memberikan empat pernyataan kepada responden untuk dipilih. Ketiga pernyataan lainnya hanya mengantongi 1-10 persen responden yang setuju, sedangkan terdapat 5 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Ketiga pernyataan tersebut yakni Pancasila sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik (dua persen). Beberapa sila dari Pancasila perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik (satu persen). Walaupun Pancasila buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik (10 persen).

Selain itu, mayoritas responden atau 77 persen berpandangan, negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya menurut satu ajaran agama, yakni Islam. Melainkan menurut kesamaan di antara berbagai agama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hanya 16 persen responden yang memiliki pendapat, negara dan pemerintahan harus dijalankan hanya menurut satu ajaran agama, yaitu Islam. Sedangkan, tujuh persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Saidiman mengatakan, tren pernyataan di atas pada 2014-2021 menunjukkan komitmen warga pada negara dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan ajaran agama Islam cukup tinggi dan stabil dalam tiga tahun terakhir. Bahkan menguat dalam tujuh tahun terakhir.

“Komitmen warga terhadap Pancasila sangat tinggi. Saya kira kalau ada satu kelompok yang mencoba untuk mengubah Pancasila itu artinya dia berhadapan dengan mayoritas publik Indonesia,” kata Saidiman.

Survei menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.220 responden. Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 981 orang. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka pada 15-21 September 2021. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement