REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong PT Barata Indonesia (Persero) untuk meningkatkan muatan lokal dalam proyek strategis nasional yang digarapnya.
Menurutnya, peningkatan muatan lokal menjadi penting sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan membangun kemandirian industri.
Dyah menegaskan, sudah sewajibnya perusahaan industri nasional mengambil peran yang sentral dalam proyek pembangunan Tanah Air. "Kami mendukung Barata Indonesia dalam perannya sebagai BUMN manufaktur untuk meningkatkan local content dari segi apapun, baik itu raw material produk, supply chain, maupun SDM-nya," ujar Dyah saat mengunjungi PT Barata Indonesia di Gresik, Selasa (12/10).
Dyah berpendapat, optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat memacu produktivitas dan daya saing industri nasional di tengah kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ia pun mengajak Barata Indonesia untuk beraudiensi melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) yang diharapkan dapat memberikan dukungan dari segi regulasi terhadap peningkatan TKDN bagi kemajuan industri manufaktur di Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Ridwan Hisjam menyatakan, industri manufaktur Tanah Air saat ini masih didominasi oleh industri impor, dengan TKDN yang sangat minim. Hal ini cukup memprihatinkan bagi industri manufaktur tanah air yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang tidak kalah bersaing dengan produk buatan luar negeri.
Ia mencontohkan produk Barata Indonesia yakni Bogie dan Komponen Turbin yang telah terbukti mampu menembus pasar global dengan kualitas produk yang bahkan telah disertifikasi oleh lembaga internasional. Saat ini, kata dia, tinggal bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap industri manufaktur lokal.
"Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian seluruh pihak sehingga Barata Indonesia bisa menjadi pioner kembali bagi penyediaaan sarana prasarana pembangunan nasional dan industri manufaktur nasional," ujar Ridwan.
Ia juga mendorong penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang EBT (Energi Baru Terbarukan). Komisi VII DPR RI mendorong proyek-proyek EBT dalam negeri lebih kompetitif dan berdaya saing sebagai solusi energi masa depan.
Direktur Pemasaran Barata Indonesia, Sulistyo Handoko mengatakan, Barata Indonesia sebagai BUMN manufaktur yang juga memiliki pengalaman dalam penyediaan teknologi mendukung proyek PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihdro) sangat mengharap dukungan pemerintah. Sehingga bisa membuat produk-produk EBT dalam negeri lebih berdaya saing.
Ia menabhakan, keberpihakan pemerintah dari regulasi dan kebijakan juga menjadi hal yang krusial bagi kemajuan industri manufaktur saat ini. Pasalnya sektor industri ini akan banyak menyerap tenaga kerja siap pakai, mampu mengundang investor, serta bekontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Perseroan berharap langkah perseroan dalam bisnis EBT dapat memperkuat portofolio perseroan di industri energi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika