REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 di daerah, muncul kabar vaksin Covid-19 yang sudah kedaluwarsa (expired) ditemukan di Kabupaten Kudus.

Spekulasi atas beredarnya kabar tersebut sontak berkembang dan temuan kasus vaksin kedaluwarsa tersebut dituding akibat keterlambatan distribusi dari provinsi ke daerah yang bersangkutan.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun segera membantahnya. "Tidak ada keterlambatan distribusi vaksin dari provinsi," ungkapnya, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/11).

Gubernur menegaskan, vaksin Covid-19 yang diterima dari pemerintah pusat hanya tertahan di gudang Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah paling lama hanya 2x24 jam dan tidak pernah lebih dari waktu tersebut.

Maka ia tidak sependapat jika ada yang menyebut vaksin kedaluwarsa yang dimaksud kelamaan di gudang Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Sebab bagitu vaksin Covid-19 datang di gudang dinkes, hari itu juga segera diambil daerah yang membutuhkan.

Menegaskan temuan vaksin kedaluwarsa di Kabupaten Kudus dimungkinkan bisa terjadi karena saat dikirim ke daerah, vaksin yang dimaksud memang sudah mendekati masa kadaluarsa. Sebab kasus yang sama juga perah terjadi di Kabupaten Purbalingga.

"Beberapa waktu lalu mereka datang ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan minta tambahan vaksin. Namun mereka diberikan vaksin limpahan dari Tangerang, yang masa kedaluwarsanya memang sudah tidak lama," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah memberikan klarifikasi terkait adanya 4.000 dosis vaksin Astrazeneca yang kedaluwarsa di Kabupaten Kudus. Terkait temuan itu, legislator tersebut menduga hal itu disebabkan oleh lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke daerah (kabupaten/ kota).

Ikuti Whatsapp Channel Republika