REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Universitas Gadjah Mada (UGM), Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) dan Pemkab Pelalawan menjalin kerja sama. Dijalin dalam bidang penguatan pembangunan daerah lewat tridharma perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman. Dilakukan Rektor UGM Prof Panut Mulyono, Bupati Pelalawan Zukri dan Ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga Kagama, Prof Paripurna Sugarda di Balairung UGM.
Rektor UGM, Panut Mulyono, menyambut baik terlaksananya penandatanganan nota kesepahaman bersama yang diharapkan mampu mendorong pembangunan di Pelalawan. Panut berpendapat, banyak bidang yang bisa digarap untuk memajukan Pelalawan.
Panut menyebut, pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu bidang yang akan diprioritaskan melalui kerja sama ini. Sebab, pengembangan SDM sangat berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah.
"Kita akan membuka peluang putra daerah Pelalawan bisa melanjutkan studi baik jenjang sarjana dan pascasarjana melalui mekanisme dan seleksi yang sudah ada," kata Panut melalui rilis yang diterima Republika, Kamis (16/12).
Selain dari bidang pendidikan, dari bidang riset dan pengabdian akan dilakukan penerapan aplikasi produk-produk riset yang sudah dihasilkan oleh peneliti-peneliti UGM. Terutama, untuk pengembangan limbah sawit dan karet di Pelalawan.
"Termasuk, penerjunan mahasiswa KKN PPM lewat program tematik yang menyesuaikan kondisi Pelalawan," ujar Panut.
Bupati Pelalawan, Zukri menegaskan, Pemkab Pelalawan kini memfokuskan program pembangunan peningkatan kualitas SDM hingga 2026. Melalui kerja sama ini, ia berharap, akan mendukung program dengan diberikan kesempatan bagi putra daerah.
Salah satunya untuk melanjutkan studi di UGM, yang mendukung pengembangan SDM di Pelalawan. Ia turut berharap, riset UGM yang sudah hilirisasi bisa diterapkan di Pelalawan, bahkan dijadikan sebagai pijakan pengambilan kebijakan pembangunan.
"Hasil riset UGM bisa diadopsi untuk pijakan kebijakan daerah, termasuk dalam pengembangan hilirisasi," kata Zukri.