REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru terkait kondisi politik, ekonomi, dan hukum di masa pandemi. Sebanyak 70,1 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.
"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong cukup baik, berada pada angka 70,1 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Senin (20/12).
Jika dirinci, responden yang mengatakan sangat puas sebesar 8,3 persen. Sedangkan yang mengatakan cukup puas sebanyak 61,8 persen. Sementara itu sebanyak 29,4 responden mengatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Rinciannya, sebanyak 26,6 menyatakan kurang puas, dan hanya 2,8 persen yang menyatakan tidak puas.
Jika dibandingkan dengan survei pada bulan Juli 2021 lalu, tren angka kepuasaan responden terhadap kinerja pemerintah mengalami peningkatan. Saat itu yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi hanya 62,4 persen.
"Kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintah pada saat periode survei dilakukan, mengalami peningkatan hampir mendekati kondisi sebelum pandemi (70,7 persen pada Februari 2020)," ujarnya.
Selain itu, Charta Politika juga menyoroti angka kepuasaan publik terhadap kinerja menteri. Hasilnya sebanyak 54,6 persen menyatakan puas. Sedangkan 39,3 persen menyatakan tidak puas.
"Kepuasan terhadap kinerja menteri berada di bawa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan," tuturnya.
Untuk diketahui survei dilakukan pada periode 29 November - 6 Desember 2021. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan multistage random sampling.
Sebanyak 1200 responden dilibatkan dalam survei kali ini. Sedangkan margin of error survei tersebut 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.