REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Malang, Sutiaji, melakukan peninjauan stok minyak goreng di sejumlah ritel modern Kota Malang. Langkah ini dilakukan mengingat ada beberapa titik yang mengalami kelangkaan minyak goreng.
Khofifah mengatakan, peninjauan ketersediaan minyak goreng di titik-titik aglomerasi penting dilakukan. Hal ini guna untuk mengendalikan stabilitas harga komoditas tertentu.
Sebelumnya, Khofifah sudah meninjau stok minyak goreng di aglomerasi Surabaya. "Dan harganya turun, sekarang ke aglomerasi Malang, karena ini menjadi episentrum dari proses stabilisasi harga dan pengendalian inflasi," kata Khofifah kepada wartawan di halaman Mal Superindo Kota Malang, Jumat (21/1/2022).
Berdasarkan hasil peninjauan, Khofifah memastikan, harga minyak goreng di ritel modern Kota Malang sudah sesuai aturan. Komoditas ini dijual dengan harga Rp 14 ribu per liter untuk semua merek. Dia juga meyakini stok minyak goreng akan aman hingga enam bulan mendatang.
Khofifah mengaku telah menerima laporan masalah ketersediaan stok minyak goreng sejak 19 Januari lalu. Kondisi ini bisa terjadi lantaran ada beberapa aksi beli yang cukup masif. Situasi tersebut terus berlanjut di hari berikutnya di mana stok minyak goreng selalu habis di ritel modern pada pagi hari.
Kemudian laporan stok minyak goreng habis juga diterima Khofifah pada Jumat (21/1/2022). "Hari ini tadi kebetulan ada ibu-ibu yang juga belanja minyak goreng, dia menyebut di dua titik yang katanya juga sudah habis," kata perempuan berhijab ini.
Mengetahui kondisi tersebut, Khofifah mendorong Pemkot Malang untuk terus melakukan peninjauan stok dan harga minyak goreng di lapangan. Dorongan ini juga ditunjukkan pada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) sebagai koordinator pendistribusian minyak goreng.
APRINDO harus memastikan stok di ritel-ritel modern bisa mencukupi kebutuhan konsumen. "Jadi tolong, teman-teman saling memberikan monitoring, informasi sehingga ketersediaan minyak goreng, ketercukupannya, dan harga standar Rp 14 ribu per liter betul-betul bisa sampai pada konsumen akhir," jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan dana Rp 7,6 triliun. Besaran anggaran ini untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebanyak 250 juta liter per bulan. Dengan kata lain, akan ada stok minyak goreng sebesar 1,5 miliar liter selama enam bulan.
Khofifah meyakini stok ini sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan di Jatim. Sebab itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak perlu melakukan panic buying. Masyarakat harus tetap tenang walaupun akan memasuki Ramadan dalam beberapa waktu ke depan.
Pada kesempatan sama, Wali Kota Malang Sutiaji juga mengimbau kepada seluruh pihak menjalankan kebijakan satu harga minyak goreng tersebut. Ia meminta semua pihak menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian, tidak ada lagi yang menjual minyak goreng di atas Rp 14 ribu per liternya. “Dan saya minta dinas terkait, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) terus melakukan pemantauan," ujar pria berkacamata ini.
Menurut Sutiaji, kebijakan satu harga minyak goreng menjadi bentuk komitmen pemerintah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Hal ini terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana dijual dengan harga Rp 14 ribu per liter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika