Kamis 27 Jan 2022 16:42 WIB

11.200 Meter Jalan di Kota Malang Bakal Ditangani Selama 2022

Program pembangunan infrastruktur tersebar merata di lima kecamatan.

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Yusuf Assidiq
Pemerintah Kota Malang mengadakan Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 di Ijen Suites Resort and Conventionl Hotel, Kamis (27/1/2022).
Foto: Dok. Humas Pemkot Malang
Pemerintah Kota Malang mengadakan Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 di Ijen Suites Resort and Conventionl Hotel, Kamis (27/1/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, akan menjalankan 199 pekerjaan konstruksi sepanjang 2022. Kegiatan ini termasuk menangani 11.200 meter jalan di Kota Malang.

Di samping itu, pemkot juga melakukan penanganan drainase sepanjang 19.090 meter. Kemudian pembangunan jalan paving sepanjang 3.100 meter dan penanganan delapan lokasi jembatan. Selanjutnya, juga akan dilaksanakan pembangunan 547 titik penerangan jalan umum (PJU) baru.

Rencana kegiatan konstruksi juga termasuk menyediakan tambahan akses air minum sebanyak 1.166 sambungan rumah HIPPAM. "Juga akses sanitasi bagi 1.030 sambungan rumah," kata Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam acara Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 di Ijen Suites Resort and Conventionl Hotel, Kamis (27/1/2022).

Menurut Sutiaji, deretan kegiatan tersebut selaras dalam rangka mendukung sejumlah prioritas Kota Malang Tahun 2022. Program prioritas ini mencakup pemeliharaan jalan dan jembatan, masterplan drainase, serta penyelesaian fisik Malang Creative Center.

Lalu juga pembangunan drainase, penataan lanjutan zona 3 kawasan Kajoetangan Heritage hingga intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk pengentasan stunting. Dengan adanya paparan ini, Sutiaji pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus kolaborasi demi akselerasi pembangunan. "Dan juga demi memandang secara holistik kebutuhan pembangunan infrastruktur," ungkap pria berkacamata ini.

Jika ingin semua rencana program berjalan baik, maka seluruh komponen harus bersatu. Sebab, banyak hal yang masih perlu diakselerasi. Oleh karena itu dia berharap tidak ada lagi yang berpikir untuk kepentingan wilayah sendiri dan sesaat.

Pada kesempatan tersebut, Sutiaji juga mengaku telah menerima seluruh usulan infrastruktur dari masyarakat melalui Musrenbang dan berbagai saluran perencanaan lainnya. Usulan-usulan tersebut ternyata membutuhkan akomodasi Rp 27 triliun. Di sisi lain, besaran APBD Kota Malang masih pada kisaran Rp 2 triliun.  

Ia tak menampik pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap pendapatan daerah. Situasi ini juga menuntut refocusing sejumlah pos yang awalnya diproyeksikan untuk infrastruktur.

Oleh karena itu, program prioritas menjadi keharusan dan penting untuk dipahami sehingga perlu dikomunikasikan ke masyarakat agar tidak terjadi disinformasi.  "Pak Lurah, Pak Camat, bersama masyarakat juga memantau pelaksanaan di lapangan. Kita kawal bersama," jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang,  Diah Ayu Kusumadewi menambahkan, program pembangunan infrastruktur tersebar merata di lima kecamatan. Dia memastikan pihaknya mengakomodir aspirasi berbagai elemen melalui proses perencanaan pembangunan yang telah disusun sejak 2021.

Aspirasi ini termasuk dari kegiatan Musrenbang, usulan dinas maupun pokok pikiran DPRD. Dari sebaran lokasi pembangunan infrastruktur per kecamatan, wilayah Kedungkandang tercatat sebagai lokasi terbanyak dengan jumlah 50 kegiatan.

Kemudian disusul Kecamatan Sukun sebanyak 45 kegiatan dan Kecamatan Blimbing 38 kegiatan. Berikutnya terdapat Kecamatan Lowokwaru 36 kegiatan, dan Kecamatan Klojen 30 kegiatan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement