REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (Makersi) Wilayah Jatim melakukan upaya percepatan reformasi sistem kesehatan nasional. Mengingat, sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) reformasi sistem kesehatan nasional harus segera dilakukan.
Khofifah mengingatkan, ada banyak sistem yang perlu dilakukan reformasi. Yakni reformasi terkait infrastruktur, kultur, kualitas SDM, hingga alat kesehatan yang butuh maksimalisasi dari seluruh pihak. Apalagi, kata dia, saat ini Pemprov, Pemkab dan Pemkot tengah menyiapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
Khofifah menjelaskan, Rumah Sakit harus dilibatkan dalam penyusunan RKPD yang sedang disiapkan di semua daerah. Diperkirakan pembahasan dengan DPRD dilaksanakan pada April 2022. Menurutnya, RS perlu dilibatkan karena merupakan lokomotif andalan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
"Ada hal yang harus kita sinkronkan bersama, utamanya dalam hal menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Stunting. Karena 3 hal itu yang menjadi tolak ukur kualitas SDM di Indonesia," kata Khofifah di Surabaya, Kamis (3/2).
Menurut Khofifah, diperlukan transformasi digital dalam menyusun reformasi sistem kesehatan. Transformasi digital diperlukan agar seluruh upaya yang dilakukan dapat beriringan dengan sistem reformasi kesehatan nasional.
Ketua Umum Persi Bambang Wibowo berharap, Persi Jatim bisa berkontribusi dalam sektor pelayanan kesehatan. Utamanya, dalam pencegahan dan kuratif dalam pelayanan. Terlebih, tantangan RS ke depan akan semakin meningkat. Ditambah lagi keadaan Covid-19 varian Omicron yang penyebarannya meningkat.
"Mari sama-sama kita pastikan RS hanya digunakan bagi yang bergejala berat. Jangan sampai SDM kita lelah terlebih dahulu. Sedangkan yang bergejala berat belum tertangani," ujarnya
Bambang menambahkan, kehadiran Persi sebagai mitra strategis pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemangku kebijakan di Jatim. Ia pun berharap, RS di Jatim yang jumlahnya lebih dari 400 bisa menjadi pilar pembangunan manusia dalam pelayanan kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
