Senin 07 Mar 2022 18:58 WIB

Pengemudi Ojol dan Taksi Online Gerudug Kantor Gubernur Jateng

Untuk ikut memperjuangkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para driver online.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
Pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Driver Online Bergerak Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/3/2022). Dalam aksi tersebut mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemprov Jateng diantaranya yaitu perlindungan hukum bagi pengemudi daring selaku mitra terkait kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan, pelibatan mitra dalam kebijakan dengan sistem aplikasi, kontrol kuota ojek daring di Jawa Tengah, kenaikan tarif minimal jasa pengantaran penumpang dan barang, serta adanya jaminan asuransi tenaga kerja dari aplikator.
Foto: ANTARA/Aji Styawan
Pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Driver Online Bergerak Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/3/2022). Dalam aksi tersebut mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemprov Jateng diantaranya yaitu perlindungan hukum bagi pengemudi daring selaku mitra terkait kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan, pelibatan mitra dalam kebijakan dengan sistem aplikasi, kontrol kuota ojek daring di Jawa Tengah, kenaikan tarif minimal jasa pengantaran penumpang dan barang, serta adanya jaminan asuransi tenaga kerja dari aplikator.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Tuntut penyesuaian tarif, ratusan driver (pengemudi) ojek online (ojol) dan taksi online di Kota Semarang mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/3).

Mereka --yang tergabung dalam ‘Driver Online Bergerak Jawa Tengah’—menggelar aksi demo dan menyuarakan keinginan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membantu meneruskan aspirasi tersebut kepada operator.

Baca Juga

“Sebab ketentuan mengenai tarif yang ada saat ini, sagat merugikan kami --para driver-- sebagai  mitra,” ungkap Thomas Aquino Budi, selaku koordinator aksi ‘Driver Online Bergerak Jawa Tengah’ ini.

Ia menjelaskan, massa yang berpartisipasi dalam aksi kali ini merupakan para merupakan gabungan komunitas dan perseorangan pengemudi ojol roda dua dan taksi online di berbagai wilayah di Kota Semarang.  

Terkait dengan tuntutan yang ingin disampaikan kepada Pemprov Jawa Tengah, jelas Aquino Budi, para pengumdi ojol maupun taksi online ingin agar aspirasi mereka didengarkan dan disampaikan kepada operator masing- masing.

Dasarnya adalah kesejahteraan para driver sebagai mitra. “Bagaimanapun juga, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini para driver ojol maupun taksi online juga mengharapkan kesejahteraan yang lebih baik,” tambahnya.

Maka Gubernur Jawa Tengah diminta untuk segera merumuskan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang penyesuaian tarif jasa transportasi online tersebut, setelah ketentuan tarif yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak sesuai dan dianggap sangat minimal.

Oleh karena itu, aksi kali ini dilakukan untuk mendesak Gubernur dan Pemprov Jawa Tengah, agar lebih memerhatikan kesejahteran dan kenyamanan serta keamanan para pengemudi ojol maupun taksi online.

Termasuk minta kepada pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, untuk ikut memperjuangkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para driver online. “Kami ini juga termasuk buruh harian lepas, yang di dalam UU Ketenagakerjaan ikut diatur,” tandasnya.

Dalam aksi kali ini, para pengemudi ojol maupun taksi online memadati lajur ruas Jalan Pahlawan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, di kompleks kantor Setda Provinsi Jawa Tengah.

Agar aksi demo tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas dan para pengguna jalan yang lain, apparat kepolisian mengantisipasi dengan melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem contra flow dari depan gedung Rimba Graha hingga bundaran air macur.

Kendaraan yang melintas --dari arah mapolda Jawa Tengah menuju kawasan Simpanglima Semarang-- harus mengambil satu lajur jalan yang berlawanan agar kepadatan arus lalu lalu lintas yang diakibatkan tetap dapat bergerak.

Sementara aksi demo ini juga juga berjalan dengan tertib di bawah pengawasan apparat kepolisian serta Satpol PP lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement