REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah pada 2022 mengucurkan anggaran ratusan miliar rupiah guna membantu siswa SMA swasta yang ada di daerahnya. Bantuan tersebut diwujudkan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Suyanta mengatakan, selain sekolah negeri, siswa sekolah swasta juga mendapatkan perhatian dari pemprov. Meliputi siswa SMA, SMK, dan SLB swasta.
Total bantuan dalam bentuk Bosda yang dikucurkan untuk siswa SMA, SMK, dan SLB mencapai Rp 195,431,400,000. “Adapun jumlah penerima manfaat Bosda pada 2022 ini mencapai 607.021 siswa dari 1.917 sekolah,” jelasnya di Semarang, Jumat (11/3/2022).
Ia juga mengungkapkan, pada tahun ini pemprov menggelontorkan anggaran pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan sebesar Rp 769.714.070.000. Anggaran dialokasikan pemprov untuk menggratiskan biaya sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri.
Tujuannya untuk memperluas akses pendidikan bagi warga di daerah setempat. “Harapannya, dengan adanya BOP pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri ini siswa dari keluarga yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah,” kata dia.
Dari total anggaran BOP pendidikan yang mencapai Rp 769.714.070.000 ini, BOP pendidikan untuk SMKN Jateng (Semarang) sebesar Rp 8.561.950.000 untuk 720 siswa, Rp 4.175.788.000 untuk 288 siswa SMKN Jateng (Pati), Rp 5.921.585.000 untuk 576 siswa SMKN Jateng (Purbalingga), dan Rp 6.556.500.000 untuk SMK semi boarding.
Selebihnya anggaran BOP pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri di kucurkan untuk siswa di Jateng dengan rincian jumlah siswa SMA negeri mencapai 303.806 orang dari 360 sekolah. Untuk siswa SMK negeri mencapai 261.165 orang dengan jumlah sekolah sebanyak 238 unit.
Serta siswa SLB negeri sebanyak 8.684 siswa dari 69 unit sekolah yang tersebar di berbagai daerah. Pemprov, masih lanjut Suyanta, juga telah membuat beberapa SMK boarding atau SMKN Jateng, di Kota Semarang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Pati.
Proses rekrutmen siswa dilakukan secara khusus dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang miskin dan lolos seleksi di Jateng.Penganggaran kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di SMKN Jateng juga dipenuhi oleh pemprov. “Mulai dari makan, untuk seragam, sepatu, dan kebutuhan sekolah lainnya,” tambah dia.
Selain SMKN Jateng, pemprov juga telah mendirikan sepuluh SMK semi boarding guna membantu mengurangi angka pengangguran. Pemprov juga telah membuat kebijakan mendirikan beberapa sekolah. Yaitu SMAN Tawangmangu, SMK Pagentang.
Diharapkan tahun ini bisa mulai menerima pendaftaran siswa. “Berikutnya bakal menyusul rencana pembangunan SMKN Lumbir Banyumas yang saat ini telah tersedia lahannya,” tegas Suyanta.
Dengan adanya sejumlah kebijakan di bidang pendidikan tersebut, maka tidak hanya siswa miskin yang terbantu, tapi siswa tidak miskin juga akan terbantu.
“Khusus siswa miskin juga akan dibantu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat. Termasuk Beasiswa Unit Pengumpul Zakat yang berasal zakat PNS Provinsi Jateng yang disalurkan melalui Baznas Jateng,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika