REPUBLIKA.CO.ID, LUMAJANG -- Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Riono Suprapto mengapresiasi konsep relokasi permukiman berwawasan lingkungan bagi warga yang terdampak bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Desa Sumbermujur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
"Untuk di Jatim, baru ini konsep yang berwawasan lingkungan, salah satu permukiman di Lumajang yang menjadi panutan dan dapat ditiru," katanya saat meninjau proses pembangunan hunian tetap dan sementara masyarakat terdampak bencana Semeru di Desa Sumbermujur.
Menurutnya, permukiman di lahan relokasi tersebut merupakan konsep permukiman yang dinilai aman, nyaman, dan asri berkelanjutan, sehingga layak dijadikan percontohan.
Dalam kesempatan itu, Riono juga memberikan apresiasi terhadap percepatan progres pembangunan hunian di lahan relokasi yang berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.
"Alhamdulillah progresnya sangat menggembirakan. Dari rencana 1.951 unit hunian yang akan dibangun, sekarang sudah terbangun sekitar 1.300 unit hunian yang telah dilengkapi dengan listrik, air bersih, sekaligus dilengkapi dengan akses jalan, serta fasilitas lainnya," ujarnya.
Ia juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan baik pusat, daerah maupun swasta dapat terus bersama-sama bekerja keras. Sehingga progres pembangunan infrastruktur di lahan relokasi bisa segera rampung sesuai rencana awal.
"Harapan yang kami rencanakan semula bisa tuntas pada April 2022 sehingga warga sudah bisa menempati rumah barunya masing-masing pada Mei nanti," katanya.
Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengakui jika proses relokasi dan pemulihan terhadap masyarakat terdampak bencana Gunung Semeru berlangsung sangat cepat.
Dalam jangka waktu tiga bulan, kata dia, terhitung mulai Januari, Februari, dan Maret 2022 sudah banyak hunian yang sudah mulai rampung, kemudian fasilitas seperti drainase serta akses jalan juga sudah dalam proses pengerjaan.
"Itu sudah luar biasa bagi kami pemerintah daerah, proses pemulihan penanganan bencana dalam tiga bulan itu sangat cepat," jelas dia.
Pihaknya juga akan menyediakan fasilitas kebutuhan hunian seperti kebutuhan dapur, kursi serta fasilitas lainnya, sehingga sinergi antara pemda, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjadi satu kesatuan.
"Kami menyiapkan hal-hal yang mungkin belum menjadi pemenuhan kebutuhan masing-masing kementerian," ujarnya.