REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Berbagai risiko tekanan global maupun domestik berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi di Jawa Tengah ke depan. Karena itu penting dilakukan langkah- langkah mitigasi dalam rangka mengendalikan risiko tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra mengungkapkan, ada sejumlah tekanan global yang dapat mempengaruhi terjadinya inflasi di Jawa Tengah.
“Misalnya, kenaikan harga sejumlah komoditas internasional merupakan tekanan utama inflasi dari sisi eksternal,” katanya dalam forum High Level Meeting (HML) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah yang digelar secara hybrid, Selasa (22/3) malam.
Sementara, lanjut Rahmat, dari sisi domestik, tekanan inflasi jamak bersumber dari peningkatan ekspektasi konsumsi masyarakat seiring dengan arah pemulihan ekonomi, serta kenaikan beberapa tarif administered seperti tarif cukai rokok dan tarif PPN.
Oleh karena itu, langkah- langkah mitigasi menjadi penting agar berbagai risiko yang dapat memicu terjadinya inflasi dapat dikendalikan. Salah satunya melalui HLM yang mengambil tema ‘Mitigasi Risiko Eksternal dan Domestik terhadap Inflasi Jawa Tengah’ ini.
“Meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi akibat pengaruh tekanan global dan domestik, namun inflasi di Jawa Tengah di tahun 2022 –diperkirakan-- tetap berada pada rentang sasaran inflasi 3%+1%,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Harian TPID Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam kesempatan HLM ini menyampaikan langkah- langkah pengendalian inflasi di Jawa Tengah tetap mengacu kepada strategi 4K.
Yakni meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi serta Komunikasi yang Efektif. “Bahkan, TPID Provinsi Jawa Tengah juga telah menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2022- 2024,” ungkap Sumarno, yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.
Menyikapi berbagai risiko tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan beberapa arahan diantaranya, meminta kepada semua kepala daerah menyiapkan politik pangan dengan menyiapkan alternatif tanaman pendamping di luar padi, seperti jagung, singkong, dan tanaman lainnya.
Gubernur Jawa Tengah juga meminta Satgas Pangan untuk melakukan berbagai upaya agar penimbunan bahan pokok --khususnya minyak goring-- tidak terjadi di Jawa Tengah.
Hal lain yang mendapatkan perhatian gubernur adalah pentingnya pemantauan harga konsumen dan produsen serta ketersediaan pasokan. Kepastian harga konsumen dan produsen dapat menjadi early warning (peringatan dini) dan dasar pengambilan keputusan secara tepat dan efektif.
“Maka saya minta secara khusus meminta kepada setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah secara rutin dan rajin memperbarui data Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHati) di Jawa Tengah,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan harga dan pasokan terkini, serta kebijakan pemerintah dalam menstabilisasi harga bahan pokok.
Dalam Kegiatan HLM TPID Provinsi Jawa Tengah juga dirangkaikan dengan launching pengembangan SiHati 4.0, yang berfokus pada penambahan informasi penurunan harga pada dashboard, data produksi dan harga produsen yang diintegrasikan dengan Sistem Logistik Daerah (Sislogda).
Selain itu juga diluncurkan pengembangan SiHati Mobile untuk percepatan pembahasan isu terkini dan pengambilan keputusan. Pengembangan SiHati 4.0 tersebut menjawab kebutuhan ketersediaan informasi harga dan pasokan yang terkini, sehingga dapat menjadi pendukung berbagai program pengendalian inflasi di Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
