REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kembali terjadinya serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur serta delapan lainnya terluka pada Sabtu (26/3), menurut Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, serangan tersebut merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan, mengingat kejadian penyerangan KKB semakin sering terjadi dalam tiga bulan terakhir.
"Dengan kejadian yang baru ini, sejak awal tahun 2022 sudah ada lima anggota TNI dan delapan warga sipil tewas akibat serangan KKB. Kejadian teror KKB semakin sering terjadi bahkan dengan menggunakan persenjataan yang lebih kuat. Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Artinya upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif," kata Sukamta dalam pesan tertulisnya kepada Republika, Selasa (29/3/2022).
Oleh sebab itu Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua yang berfokus kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamaman dan warga sipil serta upaya melemahkan kekuatan KKB dan perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikn persoalan yang ada di Papua secara tuntas.
"Harus ada peningkatan kerja tim intelejen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang. Penanganan KKB tentu tidak sama dengan cara atasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88. Ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua. Ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Kasihan prajurit TNI dan POLRI di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas," katanya.
Lebih lanjut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini melihat pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian kepada Papua. Dalam pembangunan infrastruktur kelihatan jor-joran, namun dalam soal Papua: otonomi khusus, kebijakan keamanan, penyelesaian kasus HAM, terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas.
"Persoalan Papua ini sudah terlalu lama. Mestinya ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan. Jangan hanya asyik urusi pemindahan ibukota negara. Skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika