REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- PT Perkebunan Nusantara (PTPN ) IX sebagai anak perusahaan PTPN III (Persero) Holding Perkebunan dan Pemerintah Kabupaten Batang menjalin kerja sama perluasan areal tebu di Batang untuk mendukung program swasembada gula konsumsi pada 2023.
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan M Abdul Ghani mengatakan bahwa PTPN sebagai perpanjangan tangan pemerintah berusaha mewujudkan swasembada gula konsumsi sehingga program transformasi gula diwujudkan sebagai langkah strategis PTPN dalam mencapai target tersebut.
Sebagai salah satu upaya penguatan industri gula, lanjut dia, pihaknya bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk perluasan areal tebu demi swasembada gula konsumsi nasional, serta perbaikan di sisi "on farm" dan "off farm", kelancaran kredit perbankan hingga transparansi dan komunikasi yang baik kepada petani tebu.
"Harapannya produktivitas gula kristal mencapai 7,5-8 ton per hektare dari rata rata saat ini sebesar 5 ton per hektare sehingga petani merasakan manfaat dan kesejahteraan," ujarnya, Jumat (1/4/2022).
Penanaman tebu perdana dilaksanakan di Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, pada areal seluas 22,6 hektare.
Kegiatan dihadiri oleh para pemangku kepentingan antara lain, Bupati Batang Wihaji, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng, Jajaran Direksi Holding Perkebunan, Direktur PTPN IX, PT Sinergi Gula Nusantara, PT Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang Cikampek, Ketua DPP APTRI, serta Ketua DPD APTRI Provinsi Jateng.
Sementara itu, Bupati Batang Wihaji menyambut baik program kerja sama perluasan lahan tebu dengan harapan memberikan manfaat dan kesejahteraan para bagi petani tebu, khususnya di wilayah Batang.
"Kabupaten Batang dengan segala potensinya dipersiapkan sebagai 'pilot project' pengembangan areal tebu, dan data yang telah dihimpun menunjukkan potensi areal lahan bengkok mencapai 2.362,686 hektare dan areal pertanian yang berupa sawah dan tegalan seluas 62.334 hektare," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika