REPUBLIKA.CO.ID,NGAWI -- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ngawi Budi Santoso menyatakan pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bagi warga sasaran.

"Saat ini kami masih menunggu instruksi dari pusat. Sesuai rencana, besok ada rapat koordinasi dengan pusat terkait penyalurannya," ujar Budi Santoso di Ngawi, Senin (11/4/2022).

Menurut dia, sesuai kriteria, BLT minyak goreng akan diberikan kepada keluarga kurang mampu penerima manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. "Hanya saja untuk data terkait sesuai nama dan alamat masih menunggu Kemensos. Saat ini kami sedang siapkan datanya," kata dia.

Jika mengacu pada penerima BPNT dan PKH, ujar dia, maka jumlah sasaran BLT minyak goreng di Kabupaten Ngawi mencapai sekitar 99.000 keluarga penerima manfaat. "Perkiraan sasaran tersebut masih ditambah 10 persen perluasan untuk pelaku UMKM makanan gorengan yang terdampak," tuturnya.

Ia menambahkan sampai sekarang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program BLT minyak goreng, yang jalankan pemerintah untuk membantu warga mengakses minyak goreng saat harga komoditas tersebut melonjak, belum diterimanya. Hanya saja sesuai informasi, penyalurannya akan melibatkan PT Pos Indonesia.

Pemerintah pusat akan memberikan BLT minyak goreng senilai Rp100 ribu untuk periode April, Mei, Juni 2022, dengan nilai total Rp300 ribu per keluarga penerima manfaat. Sasaran BLT minyak goreng seluruhnya meliputi 20,5 juta keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT serta 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika