Selasa 12 Apr 2022 15:35 WIB

Legislator Desak Pemprov Jateng Cek Kelayakan Moda Transportasi Umum

Sebanyak 52.079 bus diprediksi akan mengangkut sekitar dua juta pemudik.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Fernan Rahadi
Sejumlah kendaraan umum keluar pintu tol (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Dedhez Anggara
Sejumlah kendaraan umum keluar pintu tol (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk memastikan kondisi dan kelayakan moda transportasi umum untuk mudik Lebaran 1443 Hijriyah.

Pemprov Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) penting bekerja sama dengan operator penyelenggara jasa transportasi umum, baik berupa bus umum atau bus pariwisata untuk mengecek kondisi moda transportasi yang digunakan untuk layanan Lebaran.

"Kelayakan moda transportasi umum ini penting, sebagai upaya persiapan menyambut kedatangan 21,3 juta pemudik ke Jawa Tengah, pada mudik hari raya Idul Fitri nanti," ungkapnya, di Semarang, Selasa (12/4/2022).

Menurut Hadi, bakal ada dua moda transportasi dominan yang bakal digunakan oleh masyarakat dalam mudik Lebaran nanti. Kedua moda transportasi dominan tersebut adalah bus serta kendaraan pribadi.

Sebanyak 52.079 bus diprediksi akan mengangkut sekitar dua juta pemudik. "Karena itu, armada bus perlu mendapatkan perhatian juga dari pemerintah, terkait dengan kondisi kalayakannya," kata legislator PKS Jawa Tengah ini.

Pengecekan kondisi serta kelayakan kendaraan tersebut sangat berkaitan erat dengan keselamatan pemudik. Apalagi suadah sudah dua tahun lebih jasa transportasi mengalami kendala operasional akibat pandemic Covid-19.

Adanya kendala operasional dua tahun terakhir akibat pandemi telah berdampak pada berkurangnya layanan transportasi, termasuk minimnya perawatan moda transportasi massal tersebut.

Oleh karena itu, Pemprov Jawa Tengah harus bekerjasama dengan penyelenggara jasa transportasi baik berupa bus umum atau pariwisata untuk mengecek kondisi moda transportasi bus tersebut.

Baik pengecekan terkat dengan kesehatan kendaraan, kesesuaian antara KIR dengan faktual di lapangan, kelayakan administrasi, kelayakan pendukung keamanan serta keselamatan. Sehingga armada bus tersebut bisa dipastikan layak beroperasi untuk layanan mudik Lebaran nanti.

Menurut Hadi, jika pengecekan ini dibebankan kepada pengelola moda transportasi akan memberatkan. Sehingga pemprov Jawa Tengah harus proaktif untuk melakukan pengecekan tersebut.

Kalau kemudian ini dilaksanakan secara sampling di setiap perusahaan operasional bus, upaya tersebut akan membantu perusahaan operasional bus. "Karena pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berikan layanan transportasi yang aman saat Lebaran nanti," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement