REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengelolaan produk pengetahuan yang diproduksi secara dinamis dan masif membutuhkan proses terpadu agar pengetahuan bermanfaat secara komprehensif dan tepat sasaran. Sejak 2020, untuk membantu proses tersebut di berbagai unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, Knowledge Sector Initiative (KSI) mengembangkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3).
MP3 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas perencanaan melalui penataan norma dan model manajemen pengetahuan dalam kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pendistribusian produk pengetahuan untuk perencanaan pembangunan.
"MP3 menjadi wadah strategis dalam peningkatan kualitas perencanaan melalui pendekatan bridging from research to policy, dengan memanfaatkan sumber daya pengetahuan yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas. Ke depannya, MP3 semakin diperkaya repositorinya, diperkaya teknik dan metode pemanfaatannya, untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang kita lakukan. Kerja bersama ini akan memperkuat proses perencanaan nasional sehingga lebih padu dan terkendali, untuk mencapai sasaran pembangunan secara menyeluruh," ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam “KSIxChange#42: Peluncuran Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas” yang diselenggarakan secara daring, Kamis (14/4/2022).
MP3 yang menjadi bagian kemitraan strategis Pemerintah Australia dan Indonesia melalui KSI ini mendukung manajemen pengetahuan sebagai pendekatan kunci di aspek knowledge-to-policy. Di Kementerian PPN/Bappenas, KSI mendukung implementasi manajemen pengetahuan sebagai bagian integral Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.
"Kami senang mengetahui platform MP3 dapat mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house. MP3 juga berguna untuk kerja sama lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia yang multidimensi," tutur perwakilan Pemerintah Australia sekaligus Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia, Jakarta, Kirsten Bishop.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya manajemen pengetahuan dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.
"Ini merupakan langkah awal untuk memetakan kebutuhan pengelolaan pengetahuan yang lebih holistik. Platform MP3 menjadi contoh bagi upaya perubahan yang dapat dilakukan oleh setiap lembaga, bahkan unit kerja, untuk mengarusutamakan kolaborasi pengetahuan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan," ujar Amalia.
Peluncuran MP3 turut membahas Manajemen Pengetahuan untuk Pembangunan yang dipandu Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas Teguh Sambodo, beserta panelis Plt. Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Dudi Hidayat, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas M Irfan Saleh, dan Team Leader KSI Jana Hertz.
Hasil pembahasan menggarisbawahi peran MP3 dalam membangun budaya pengelolaan pengetahuan dengan kolaborasi dan konsolidasi siklus identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, diseminasi, dan pembaruan pengetahuan di internal Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung pola kerja efisien dan produktif demi menghasilkan perencanaan pembangunan dan kebijakan berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika