REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Partai Demokrat bakal menggelar musyawarah cabang (Muscab) serentak untuk memilih ketua DPC 17 kabupaten/ kota di Jatim. Kepala BPOKK DPD Demokrat Jatim Mugianto menjelaskan, Muscab serentak akan dimulai dengan proses pendaftaran sesuai PO Organisasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat untuk pemilihan Ketua DPD Provinsi maupun DPC Kabupaten Kota.
"Sesuai surat yang dikeluarkan DPD Demokrat Jatim Pendaftaran dibuka 18 Mei dan ditutup 20 Mei jam 24.00 WIB di Kantor DPD Partai Demokrat Jatim," kata Mugianto, Kamis (19/5/2022).
Pria yang juga menjabat ketua DPC Demokrat Trenggalek itu pun menjelaskan, kandidat calon ketua yang melakukan pendaftaran harus mengantongi dukungan minimal 20 persen pemilik suara sah di masing masing DPC. Ia pun mendorong calon yang sudah siap, untuk segera melakukan pendaftaran.
Untuk pelaksanaan Muscab serentak tahap pertama kata Mugianto, akan dilaksanakan di Surabaya 27 Mei 2022. Nanti, para kandidat akan terlebih dahulu ditetapkan menjadi calon ketua. Selanjutnya, akan digelar fit and propertest yang dilakukan BPOKK DPD dan DPP secara online, unguk DPC yang nantinya dalam Muscab ditetapkan lebih dari 1 calon ketua.
Dalam fit and proper test, kata dia, calon ketua akan diminta menyampaikan visi misi, serta program partai jika terpilih. "Ini sebagai bahan pertimbangan kandidat mana yang memiliki kualitas yang terbaik. Nanti tim 5 yang akan memberi penilaian, 3 dari DPP dan 2 dari DPD. Setelahnya DPP yang akan mengeluarkan SK Ketua DPC terpilih, " ujar Mugianto.
Mugianto tidak menampik kemungkinan munculnya calon tunggal dalam Muscab yang digelar. Ketika ada DPC yang hanya memiliki calon tunggal dan memenuhi syarat sesuai aturan, akan langsung terpilih secara aklamasi.
Adapun kabupaten/ kota yang akan menggelar Muscab serentak tahap satu yaitu Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, Bojonegoro, Kediri, Blitar, Malang, Tulungagung, Pamekasan, Sumenep, Bondowoso, Tuban, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kota Batu, dan kota Blitar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika