REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam upaya percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah setempat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan menyusun rencana detail lengkap berupa target, waktu, dan dukungan anggaran bersama Kanwil dan Kantah BPN serta bupati/wali kota se-Jatim
Khofifah mengharapkan adanya upaya dari masing-masing bupati/wali kota untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan rencana penyelesaian program PTSL di wilayah masing-masing. Tujuannya agar target penyelesaian program PTSL pada 2024 dapat tercapai.
"Kebijakan dan implementasinya harus nyekrup saling support. Ada support APBN ada APBD provinsi maupun kabupaten/kota untuk bisa melakukan percepatan PTSL sesuai target tuntas 2024," kata Khofifah, Kamis (16/6/2022).
Dijelaskan pada 2021, Jatim mampu mencapai target 100 persen atau menyelesaikan 1.311.624 untuk program PTSL. Sementara target PTSL Jatim sampai dengan 2024 adalah 20 juta bidang tanah. Sampai dengan ahir Juni 2022, jumlah capaian PTSL baru 12.217.319 bidang tanah atau setara 62,60 persen dari target keseluruhan.
Untuk menyelesaikan seluruhnya, Khofifah berharap semua pihak terus bahu membahu dan bekerja keras termasuk dukungan dari bupati/wali kota di Jatim untuk mewujudkan PTSL Tuntas 2024. "Maka tentu butuh terkonfirmasi kepada seluruh bupati/wali kota supaya sama-sama menyiapkan support anggaran sehingga tidak akan berkurang capaian targetnya," ujarnya.
Khofifah menjelaskan, tahun ini target PTSL mengalami penurunan dari 1,8 juta bidang menjadi 830 ribu bidang tanah. Hal tersebut akibat adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa bupati telah mendukung anggaran untuk pemenuhan target.
"Kalau misalnya kita mengandalkan dari pusat, secara kalkulatif target itu kemungkinan tidak tercapai, maka kabupaten/kota bisa mendukung untuk bersama-sama melakukan percepatan pemenuhan target PTSL 2024 tuntas," katanya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Jonahar menyampaikan, Jatim adalah provinsi terbanyak mengeluarkan sertifikat untuk penduduk di wilayah setempat. Ia menjelaskan, pada 2021 Jatim telah menyelesaikan sertifikasi 1,3 juta bidang tanah.
Dikatakan, beberapa langkah yang diinisiasi Pemprov Jatim untuk penyelesaian PTSL menjadi hal yang diadaptasi oleh Menteri ATR/BPN untuk diimplementasikan di seluruh Indonesia. "Kemarin untuk Tri Juang juga dicontoh oleh Pak Menteri disebarkan di seluruh Indonesia," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika