REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,44 persen. Ia menilai, itu sudah luar biasa jika dibandingkan banyak negara-negara lain. Namun, pertumbuhan ekonomi ini memang seiring pertumbuhan inflasi.
Pertumbuhan inflasi sendiri terdiri dari pangan dan energi. Hari ini, harga pangan sedang mahal, dan harga energi mahal terjadi di seluruh dunia. Bahkan, harga BBM negara-negara di Eropa dan Amerika jauh di atas harga Indonesia.
Untuk itu, ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo selalu meminta menteri-menteri bisa turun ke bawah memastikan harga pangan dan bbm bisa terjangkau. Khususnya, yang sudah disubsidi pemerintah sampai Rp 250 triliun untuk bbm dan listrik.
"Tidak banyak negara seperti itu, tapi kita lihat harga tidak turun-turun, ini yang perlu jadi pemikiran, apalagi kita sudah impor minyak sejak 2003, sebulan USD 1,5 miliar, berapa setahun," kata Erick di Madrasah Aliyah Ali Maksum, Kamis (11/8).
Hal ini pula yang oleh Menteri Keuangan sedang dihitung ulang. Meski begitu, Erick menegaskan, dari Pertamina sampai hari ini harga yang dijual Pertamina dibanding merk-merk lain memiliki perbedaan sampai hampir Rp 3.000 lebih.
Artinya, lanjut Erick, Pertamax sekalipun yang seharusnya dijual dengan harga pasar masih disubsidi pemerintah. Tapi, apakah subsidi yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran, apakah harus menutup mata memberikan subsidi ke yang mampu.
"Sedangkan, rakyat yang mayoritas memerlukan subsidi lebih, ini yang sedang dicarikan jalan oleh pemerintah, Menkeu, Menteri ESDM, agar keadilan itu ada, jangan yang mampu terus disubsidi, ini yang kita harus jawab bersama," ujar Erick.
Erick menegaskan, Kementerian BUMN siap melaksanakan apapun keputusan. Yang pasti, ia mengingatkan, Pertamina hari ini sudah membuktikan kalau akan terus mendorong keadilan, dan negara hadir menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Menurut Erick, perlu dilihat apakah keadilan subsidi ini memang sekarang sudah menguntungkan yang mampu, merugikan yang tidak mampu. Bicara logistik yang mahal pula, pembangunan infrastruktur salah satunya dalam rangka menekan logistik.
Tapi, dengan pembangunan infrastruktur semakin banyak mobil dan motor yang butuh bensin. Meski begitu, Erick meyakini, kebijakan yang diberikan Presiden Jokowi jelas jika negara harus hadir dan keberpihakan kepada rakyat harus dijalankan.
"Pertanyaannya, sampai mana kita harus mensubsidi yang mampu. Kita tidak mau bicara kesenjangan sosial, tapi subsidi tepat sasaran harus diberlakukan," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika