REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Nurul Arifin. menegaskan partainya tak mendukung segala macam bentuk politik identitas. Nurul mengatakan, hal tersebut juga sudah dipahami oleh seluruh kader.  

"Kita sebagai kader sudah tahu semua bahwa kalau benderanya kuning ya kita nggak mungkin ngomongin politik identitas" kata kata Nurul dalam diskusi bertajuk 'Persiapan Partai Politik Menjelang Pemilu 2024: Tantangan dan Peluang', secara daring, Kamis (25/8/2022). 

Nurul mengatakan sejak awal berdiri, partainya mengambil posisi untuk tetap berada di tengah. Golkar memiliki misi untuk tidak membawa Indonesia ke kiri maupun ke kanan. 

"Kami di Partai Golkar semua sudah tahu bahwa Golkar ini adalah partai tengah. Kami sangat tidak mendukung politik identitas. Dengan wajahnya Golkar sejak didirikan 1964, kita tahu misinya adalah untuk tidak membuat Indonesia lari ke kiri ataupun ke kanan," ujarnya. 

Ia meyakini politik identitas tidak lahir hanya dari masyarakat, tetapi juga lahir elite politiknya. Oleh karena itu, penting bagi Partai Golkar untuk menegaskan kepada kader untuk tidak menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain isu politik identitas, Nurul juga menyoroti isu korupsi. Menurutnya institusi tidak bisa dikatakan sebagai pelaku korupsi.  "Korup adalah perilaku individu, bukan organisasi," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika