REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Potensi inflasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sistem pelaporan data harga komoditas pokok diintensifkan.
Data yang terkait dengan harga komoditas utama di masyarakat harus dilaporkan secara realtime, sebagai langkah awal untuk mengendalikan inflasi atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah-tengah masyarakat.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan, perihal langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi telah dibahas bersama dengan Forkompimda Jateng bersama kabupaten/kota.
Jika kemarin mungkin masih dilaporkan secara mingguan, saat ini perkembangan terkait harga komoditas pokok/harian harus disampaikan secara harian. Sehingga bisa diketahui kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu juga.
"Apakah kesulitan itu terkait dengan ketersediaan bahan baku, transportasi, sistem atau ada faktor lain yang harus dibereskan bersama-sama," tegas gubernur di Semarang.
Terkait antisipasi inflasi, kata Ganjar, juga langsung ditindaklanjuti dengan rapat di tingkat Forkompimda yang juga melibatkan kabupaten/kota agar mereka mengisi data harga komoditas harian.
Kepolisian dan kejaksaan juga menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement. Maka seluruh tim pangan daerah diminta untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan harian di masyarakat.
"TPID semuanya on, tidak ada yang tidak on. Maka kita akan kawal semuanya termasuk stok BBM yang musti terisi, yang musti ada dan tidak boleh ada yang menyelewengkan itu," katanya.
Ihwal stok BBM, kepolisian dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan.
"Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini. Maka Kapolda dengan Kodam sudah memerintahkan agar setiap tempat BBM, SPBU, dan sebagainya dipastikan dijaga," tambahnya.
Lebih jauh Ganjar juga mengatakan, ada beberapa poin arahan dari Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta kementerian terkait tentang kenaikan harga BBM yang harus segera disampaikan kepada masyarakat.
Pertama, data sains harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Kedua, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan pemerintah agar dibuka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat.
Selain itu juga harus menyiapkan bantuan tambahan atau bantalan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya dua persen dari dana transfer umum ke daerah agar diambil untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Ini menjadi sesuatu yang penting agar masyarakat tidak resah. "Lalu komunikasi, kita minta untuk sama datanya sesuai data dari pemerintah pusat sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama," tegasnya.
Menurutnya, informasi tersebut juga akan terus disampaikan kepada masyarakat termasuk kondisi pasar yang ada. "Tugas pemerintah juga untuk mengantisipasi sisi suplai dan demand-nya, termasuk distribusinya," kata gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika