REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap legislatif bisa sepemikiran dengan eksekutif dalam rangka menangani dampak kebijakan kenaikan harga BBM di masyarakat.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah program untuk membantu dan mensubsidi kelompok masyarakat yang merasakan dampak langsung kebijakan tersebut.
Selain mengoptimalkan dana transfer umum (DTU) dari Pusat, gubernur berharap masih ada anggaran perubahan yang dapat dia alokasikan untuk mendukung langkah- langkah pengendalian dampak inflasi.
“Kami akan melobi teman- teman di DPRD Jawa Tengah agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk membantu memback up dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi serta penurunan angka kemiskinan,” jelasnya di Semarang, Kamis (8/9).
Menurutnya, jika DPRD setuju anggaran perubahan untuuk merespon pengendalian inflasi, maka akan sangat baik.
Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya cukup besar di Jawa Tengah.
“Jadi tidak hanya membantu mereka yang terkena dampak langsung, namun mereka yang tidak terkena dampak langsung oleh kebijakan kenaikan BBM mesti kita tolong juga,” tambahnya.
Masih terkait dengan dampak kebijakan kenaikan harga BBM, gubernur menyampaikan Pemprov Jawa Tengah telah menugaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terjun ke lapangan.
TPID memiliki tugas untuk mengecek ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok di tengah masyarakat menyusul adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Sebab dari pantauan di lapangan, sejumlah harga komoditas pokok mulai ada kenaikan.
Ada beberapa komoditi yang menurut gubernur mengalami kenaikan harga seperti beras, telor naik, bawang merah dan cabai masih fluktuatif. Tapi ada juga beberapa komoditas yang harganya mulai turun.
“Maka TPID saya minta terus mengupdate dan saya minta dari sisi hulu memastikan pasokan aman. Kalau memang diperlukan operasi pasar, maka segera lakukan operasi pasar,” tegasnya.