REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Para awak angkutan umum yang tergabung dalam Organda Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bisa tersenyum lega. Sektor transportasi menjadi salah satu sasaran penerima bantuan/subsidi pengendalian dampak inflasi yang bersumber dari dana transfer umum (DTU) pemerintah pusat.
Namun begitu, mereka belum mendapatkan kepastian apakah bantuan tersebut nantinya diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau dalam bentuk bantuan sosial (bansos) lainnya.
“Yang jelas, dalam dua hari ini kami sudah meyampaikan data sopir dari berbagai paguyuban angkutan umum yang tergabung dalam organisasi,” ungkap Ketua DPC Organda Kabupaten Semarang, Hadi Mustofa, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (9/9/2022).
Dari 20 paguyban angkutan umum yang ada di Kabupaten Semarang sampai hari ini sudah ada sedikitnya data pengemudi dari 12 paguyuban pengemudi angkutan umum yang masuk. Selebihnya masih dalam proses dan diperkirakan segera rampung dalam beberapa hari ke depan.
Setelah proses pendataan ini selesai, data yang sudah diterima ini selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) dan Sat Intelkam Polres Semarang. Proses pendataan harus dilakukan karena yang dibutuhkan merupakan data terbaru. “Jika yang dibutuhkan data lama kami sebenarnya sudah ada, tetapi yang dibutuhkan data terbaru,” tambahnya.
Terkait bentuk bantuan yang akan diberikan bagi sektor transportasi, Hadi Mustofa mengaku belum mengetahui secara pasti, termasuk berapa besaran bantuan yang akan diterimakan. Dari wacana yang berkembang bakal diberikan dalam bentuk bantuan tunai.
Namun teknisnya masih dimatangkan lagi, apakah melalui Dishub langsung atau melalui PT Pos Indonesia. Karena salah satu persyaratan penerimanya harus ada nomor induk kependudukan (NIK).
Baginya, soal teknis, Organda menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait mengambil langkah yang terbaik. Yang pasti sektor transportasi bakal mendapatkan bantuan/subsidi sudah melegakan bagi para awak angkutan umum.
Karena jika berbicara yang terdampak sebenarnya bukan hanya driver ojek online (ojol) saja, awak angkutan umum juga ikut terdampak kenaikan harga BBM ini. “Makanya saya selalu menahan para awak angkutan jangan sampai ada aksi demo,” tegas dia.
Demikian pula berapa besarannya, ia juga belum beraani mengungkapkan di awal. Karena proses pendataan masih berjalan. “Takutnya, kalau ngomong di depan ternyata kuotanya tidak mencukupi justru bisa jadi masalah lagi,” lanjutnya.
Di lain pihak, Hadi Mustofa juga masih mempertanyakan mengapa untuk angkutan barang belum ada kebijakan terkait dengan dampak kenaikan harga BBM kali ini. “Walaupun secara dampak, mereka (awak angkutan barang) juga merasakan,” tegas dia.
Masih terkait dengan subsidi pengendalian inflasi, kelompok masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah setempat mulai menerima bantuan sosial (bansos) dari Polres Semarang untuk mengurangi beban mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Sejauh ini, kelompok masyarakat seperti awak angkutan umum, driver ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir truk, tukang parkir, jasa angkut barang di pasar, tukang bangunan, dan lainnya cukup terdampak oleh kenaikan harga BBM.
Agar penerima manfaat yang tersentuh bansos ini semakin banyak, anggota Polsek Ungaran berinisiatif menyalurkan donasi dari para anggota untuk membantu pengadaan paket sembako yang disalurkan bagi kelompok masyarakat terdampak di wilayah hukumnya.
“Kebetulan, dua kali dalam satu bulan, anggota kami menyisihkan sebagian gaji mereka untuk Kegiatan sosial internal, seperti bantuan untuk istri anggota yang melahirkan, anggota yang sedang sakit atau mendapatkan musibah.
Dari inisiatif ini, jajaran Polsek Ungaran berkontribusi menyalurkan 300 paket sembako di lima kelurahan untuk kelompok masyarakat lainnya yang juga terdampak secara langsung maupun tidak langsung atas kenaikan harga BBM ini.
Seperti penjual angkringan, jasa ojek pangkalan, buruh pabrik, serta pekerja sektor UMKM. “Karena dampak kenaikan harga BBM membuat pendapatan mereka berkurang, di sisi lain kebutuhan hidup sehari-hari harus ada,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
