REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bupati Sleman, DIY, Kustini Purnomo, menerima penghargaan atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Sehingga, seluruh desa di Sleman telah mencapai status yang berkembang, maju, dan mandiri.
Penghargaan diberikan langsung Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Diserahkan dalam acara peluncuran Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Bumkalma) Lembaga Keuangan Desa (LKD) DIY.
Selain itu, Kustini diberikan penghargaan atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong transformasi pengelola dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) jadi BUMKALMA LKD di Sleman.
Mendes turut menyerahkan sertifikat Badan Hukum ke Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Bumkalma) ke 184 kalurahan dari empat kabupaten-kabupaten DIY. Kustini menekankan, Pemkab Sleman mendorong pemberdayaan dan pengelolaan potensi wilayah.
Dilakukan lewat Bumkal selaras misi membangun perekonomian kreatif dan inovatif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bumkal diharap mampu memfasilitasi dan menjembatani pengembangan potensi kalurahan demi tingkatkan kesejahteraan warga.
Saat ini, ada tiga UPK yang telah melaksanakan musyawarah antar kalurahan yaitu Berbah, Mlati, dan Seyegan. Masih ada tujuh UPK yang sedang proses penyusunan AD ART dan pra MAK, serta menargetkan 10 UPK menyelesaikan MAK penetapan nantinya.
Dilanjutkan upload data ke Sistem Pendaftaran Badan Hukum pada akhir September 2022, sehingga diharapkan Oktober nanti sudah dapat terbit Badan Hukum untuk semua UPK di Sleman. Saat ini, sedang disusun Perbup soal pengelolaan Bumkalma.
"Dengan berbagai upaya-upaya ini kami berharap, keberadaan Bumkalma dapat semakin mempercepat peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di Sleman secara menyeluruh," kata Kustini.
Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menuturkan, desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Apalagi, ia mengingatkan, 91 persen kewilayahan di Indonesia berada di desa.
Ia menilai, persoalan infrastruktur desa berarti membantu menyelesaikan persoalan kewilayahan. Karenanya, Halim mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama memberdayakan potensi yang ada di desa, sehingga nanti bisa jadi desa mandiri.
Halim menekankan, terdapat persepsi yang keliru selama ini yang sudah mulai dibetulkan. Ada kecenderungan tidak mau menjadi mandiri, yang dikhawatirkan jika menjadi mandiri nanti bantuan-bantuan dari pemerintah pusat akan berkurang.
"Ini keliru. Justru, semakin tinggi statusnya, maka bantuannya semakin banyak karena pekerjaannya semakin rumit," ujar Halim.
Selain itu, Halim mengapresiasi Pemkab Sleman karena sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Sleman. Menurut Kustini, semua ini tidak lepas dari komitmen kepala daerah dan peran lurah-lurah yang ada di Sleman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
